JCCNetwork.id- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti lambannya proses pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana saat melakukan peninjauan langsung di Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Dalam kunjungannya, Amran menemukan bahwa penanganan sawah rusak belum berjalan optimal, meskipun anggaran rehabilitasi telah tersedia sejak awal tahun. Ia menegaskan, pemerintah pusat sejatinya telah mengambil langkah cepat sejak bencana terjadi, termasuk menyalurkan bantuan untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Namun demikian, realisasi di tingkat daerah dinilai masih terkendala. Amran menyebut persoalan utama terletak pada lambannya koordinasi dan panjangnya rantai birokrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Menurutnya, dana rehabilitasi sebenarnya sudah dialokasikan sejak Januari dan dapat segera digunakan untuk memperbaiki lahan pertanian yang terdampak. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi agar proses pemulihan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” kata Mentan Amran.
Pemerintah pusat, lanjut Amran, telah menggelontorkan dana besar untuk mendukung pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana. Di Sumatera Barat, total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar, yang dialokasikan untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan.
“Khusus Sumatera Barat, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Jadi tidak ada alasan untuk lambat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pembiayaan rehabilitasi tersebut ditanggung pemerintah, sehingga pelaksanaan di lapangan seharusnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Amran juga mengungkapkan bahwa mekanisme pencairan anggaran dari pemerintah pusat tidak menjadi hambatan. Setiap pengajuan dari daerah, kata dia, langsung diproses dan dicairkan dalam waktu singkat.
Karena itu, ia menilai keterlambatan yang terjadi lebih disebabkan oleh proses administratif di tingkat daerah yang belum efisien. Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera dibenahi agar tidak menghambat upaya pemulihan produksi pertanian.
“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” katanya.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan pertanian dapat segera terealisasi, mengingat sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di daerah yang terdampak bencana.
