JCCNetwork.id- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dari pemerintah Arab Saudi. Kepastian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dipicu konflik terbuka antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan hingga saat ini otoritas pemerintah Saudi belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait kemungkinan perubahan mekanisme atau jadwal pelaksanaan ibadah haji pada tahun mendatang.
Menurut Heni, informasi yang beredar mengenai potensi perubahan penyelenggaraan haji masih bersifat spekulatif karena belum ada keputusan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
“Betul, memang kemarin Kementerian Haji sudah menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum mengumumkan adanya perubahan terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026,” kata Heni di Gedung Kemlu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah secara intensif, khususnya yang berpotensi berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri serta komunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memastikan keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia, termasuk para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Oleh karena itu, setiap perkembangan situasi akan terus dikaji secara menyeluruh sebelum diambil langkah atau kebijakan lanjutan.
Heni menambahkan, hingga kini belum ada skenario perubahan dari pemerintah Arab Saudi terkait kuota, jadwal keberangkatan, maupun mekanisme pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Indonesia juga belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kemungkinan penyesuaian tersebut.
Ia pun mengimbau masyarakat, terutama calon jemaah haji Indonesia, agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan di tengah situasi global yang sedang berkembang.
“Jadi untuk saat ini, kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji, diimbau untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi serta tetap merujuk pada informasi resmi dari pemerintah yang akan disampaikan secara berkala,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi kepada publik apabila terdapat perkembangan terbaru mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Koordinasi lintas kementerian dan dengan otoritas Arab Saudi juga akan terus diperkuat guna menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah tersebut bagi jemaah Indonesia.
