JCCNetwork.id – Budayawan dan pemerhati Jawa Tengah, Budianto Hadinegoro, menanggapi munculnya pertanyaan bernada sinis di media sosial terkait keberadaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di tengah bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah. Frasa “Jateng Nduwe Gubernur To?” belakangan ramai diperbincangkan warganet, terutama setelah bencana longsor melanda kawasan lereng Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang dan Purbalingga.
Menurut Budianto, narasi yang berkembang di ruang digital tersebut dinilai menyesatkan dan tidak mencerminkan kondisi kerja pemerintahan yang sesungguhnya. Ia menegaskan, anggapan bahwa Gubernur Jawa Tengah tidak turun ke lapangan adalah keliru. Ahmad Luthfi disebut tetap bekerja siang dan malam dalam menangani berbagai persoalan daerah, termasuk kebencanaan.
Budianto menyebutkan, dalam situasi darurat bencana, Gubernur Jawa Tengah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas daerah dan instansi, termasuk penanganan di wilayah Kudus, Purbalingga, dan Pemalang. Namun, ia menilai tidak semua aktivitas kepala daerah harus selalu dipublikasikan atau dijadikan konten media sosial untuk membuktikan kerja nyata.
“Kerja pemerintahan tidak selalu diukur dari unggahan di medsos. Ada banyak langkah strategis dan koordinasi yang tidak tampak di ruang publik, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Budianto kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan oleh gubernur, tetapi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang bergerak cepat sesuai tugas dan fungsinya. Respons cepat tersebut, kata dia, merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berjalan.
Terkait penyebab bencana, Budianto mengingatkan agar publik tidak serta-merta menyalahkan kepemimpinan saat ini. Ia menilai, sejumlah bencana alam yang terjadi tidak lepas dari kebijakan masa lalu, khususnya terkait perizinan lahan di kawasan lereng gunung yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Ia menyebut, pada masa kepemimpinan saat ini, sejumlah izin bermasalah telah ditutup dan dicabut sebagai langkah korektif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah penataan ulang, mitigasi bencana, serta edukasi kepada masyarakat. Penggundulan lereng gunung dan penanaman komoditas yang tidak memiliki daya serap air dinilai berpotensi besar memicu longsor dan bencana ekologis lainnya.
Budianto pun mengajak seluruh pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi bencana dan dinamika politik. Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak dijadikan alasan untuk membangun framing negatif yang dapat menimbulkan kegaduhan dan fitnah di tengah masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi, mitigasi yang kuat, dan edukasi lingkungan, bukan narasi menyesatkan yang justru memperkeruh suasana,” pungkasnya.
