JCCNetwork.id-Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial.
Pemerintah, menurutnya, tetap memandang kondisi ekonomi nasional berada dalam tren positif meskipun terdapat tekanan pada beberapa sektor industri.
“Saya akan mempelajari. Saya juga akan mendorong lagi pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat, tetapi kalau masalah perusahaan jatuh-bangun, selalu ada. Yang saya akan lihat adalah dampak net-nya seperti apa,” kata Purbaya Sadewa di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026), Purbaya menyatakan bahwa dinamika naik-turun perusahaan merupakan hal yang wajar dalam siklus ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah akan menilai dampak bersih (net effect) dari kondisi tersebut, termasuk mempertimbangkan pertumbuhan sektor lain yang mampu menyerap tenaga kerja.
Ia menekankan bahwa kasus individual perusahaan tidak dapat dijadikan indikator utama kondisi ekonomi nasional.
“Lima jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda kan enggak melihat perusahaan yang baru, tahu enggak jumlahnya berapa? Jadi, kita harus lihat itu untuk lebih balance-nya,” ujarnya.
Pemerintah akan memperhitungkan keberadaan perusahaan baru yang tumbuh sebagai penyeimbang terhadap perusahaan yang mengalami penurunan.
Purbaya mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 mencerminkan fundamental ekonomi yang masih kuat.
“Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul,” jelasnya.
Angka tersebut dinilai seharusnya berkontribusi pada peningkatan penciptaan lapangan kerja serta munculnya usaha-usaha baru.
“Secara agregat masih bagus. Kalau satu perusahaannya saya enggak tahu, saya mesti lihat case by case,” katanya.
Meski demikian, pemerintah mengakui adanya sektor tertentu yang masih menghadapi tekanan.
Evaluasi akan dilakukan secara spesifik pada masing-masing kasus untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat.
“Namun kalau secara agregat masih bagus. Artinya kalau itu yang jatuh, maksudnya ada tempat lain yang tumbuh,” ujarnya.
Menurutnya, pelemahan di satu sektor dapat diimbangi oleh ekspansi di sektor lain.
Oleh sebab itu, pemantauan kondisi ekonomi dilakukan secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah memastikan ketersediaan stimulus ekonomi, kecukupan likuiditas, serta dukungan kebijakan bagi sektor riil tetap terjaga.
“Saya perhatikan apakah itu berjalan atau enggak, tetapi kan yang saya pastikan adalah stimulus di ekonomi cukup, likuiditas ekonomi cukup, dorongan pemerintah ke perekonomian cukup, dan kita perbaiki terus kondisi bisnis di sini,” kata Purbaya.
Upaya perbaikan iklim usaha juga terus dilakukan guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri tekstil yang masih menghadapi kendala akses pembiayaan.
Pemerintah menilai sektor tersebut kerap dipersepsikan sebagai industri yang menurun sehingga sulit memperoleh kredit perbankan.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memperluas akses pembiayaan bagi industri tekstil dan furnitur dengan skema yang lebih kompetitif.
“Dia susah sekali dapat pinjaman ke bank, makanya saya tadi pakai LPEI, kita sudah ketemu dengan perusahaan tekstil atau asosiasi itu, dan kita akan menjalankan dalam waktu enggak terlalu lama,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan berupa insentif kendaraan listrik yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.
Program tersebut mencakup pengadaan 200.000 unit kendaraan listrik, terdiri atas 100.000 motor listrik dan 100.000 mobil listrik.
