JCCNetwork.id- Pemerintah mempercepat pemenuhan tenaga ahli gizi untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) resmi merumuskan kebutuhan tenaga ahli gizi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tengah dibangun di seluruh Indonesia.
Dalam rapat koordinasi mingguan di Kementerian Kesehatan, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa kelangkaan ahli gizi menjadi hambatan utama operasional sejumlah dapur MBG. Ia menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan syarat dasar yang wajib dipenuhi setiap SPPG.
“Saat ini di lapangan terjadi kelangkaan ahli gizi. Akibatnya, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat utama operasional SPPG adalah harus memiliki ahli gizi. Jadi saya berharap Persagi bisa membantu mengatasi persoalan ini,” ucap Nanik dalam rapat mingguan di Kementerian Kesehatan, dikutip, Sabtu (22/11/2025).
DPP Persagi menyatakan kesiapannya untuk terlibat penuh. Ketua Umum Persagi, Doddy Izwardy, menegaskan bahwa organisasi tersebut memiliki lebih dari 53.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan berasal dari berbagai jenjang pendidikan gizi, mulai dari D3 hingga S3. Ia meminta pemerintah memberikan data kebutuhan tenaga secara rinci agar penugasan dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
“Anggota kami ada 53 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari lulusan D3. D4, Profesi, S1, S2, dan S3. Kami nanti mohon informasi di mana saja yang masih membutuhkan tenaga ahli gizi, lalu kami mohon dibantu untuk pengurusan status mereka nanti di SPPG-SPPG itu,” kata Doddy.
Menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini memiliki 34.048 ahli gizi yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan. Pemerintah memperkirakan ada 18.998 ahli gizi di Puskesmas yang dapat diperbantukan ke SPPG, termasuk 2.423 di antaranya yang masih berstatus tenaga sukarela. Selain itu, ada potensi tambahan tenaga dari lulusan baru, yaitu 10.341 lulusan gizi dari perguruan tinggi umum dan 3.912 lulusan dari Poltekkes Kemenkes pada tahun 2024.
“Mereka bisa mengisi kekosongan ahli gizi di SPPG-SPPG,” tuturnya.
Merespons ketersediaan tenaga tersebut, Nanik meminta Kemenkes, Persagi, dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun alokasi dan penempatan ahli gizi di dapur-dapur yang siap beroperasi. Ia memastikan tenaga gizi yang ditugaskan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara.
“Kami akan membantu prosesnya. Tapi mereka juga harus bekerja di SPPG dengan baik, jangan pindah sana-pindah sini,” ucap perempuan yang juga menjabat Wakil Kepala BGN itu.
Selain masalah tenaga ahli, pemerintah juga menyoroti percepatan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional SPPG. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, melaporkan bahwa dari 15.107 SPPG yang telah dibangun, 14.922 di antaranya sudah beroperasi. Dari total itu, 5.946 SPPG mengajukan SLHS dan 2.849 SPPG telah dinyatakan lulus. Namun, 449 SPPG dinyatakan gagal dalam uji higiene sanitasi (IKL).
Menurut Suyanti, penyebab kegagalan IKL terdiri dari berbagai faktor: 54% terkait kondisi bangunan, 26% peralatan, 14% penjamah makanan, dan 6% proses pengolahan pangan. SPPG yang gagal masih diperbolehkan mengajukan ulang dengan pendampingan petugas.
“Penyebab gagal IKL ini bermacam-macam, sebanyak 54 persen karena gagal IKL bangunan, 26 persen karena gagal IKL peralatan, 14 persen gagal IKL penjamah makanan, dan 6 persen gagal IKL proses pengolahan pangan,” kata Suyanti.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 pengajuan SLHS masih terhambat proses komputerisasi. Menyikapi keterlambatan tersebut, Nanik meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan pemerintah daerah untuk memproses pengajuan SLHS secara manual demi mempercepat legalisasi operasi dapur MBG.
