BGN Pastikan 41 Dapur MBG Milik Putri Politisi Gerindra Tetap Beroperasi

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan operasional 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yasika Aulia Ramdhani, putri politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ya enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” ujar Nanik menanggapi sorotan publik terkait dugaan monopoli pendirian dapur MBG di Sulsel.

- Advertisement -

Evaluasi Jalan, Operasi Tetap Berlanjut
Nanik menegaskan BGN tetap akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh dapur tersebut.
“Kita evaluasi, ya. Kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik ya kan. Itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tidak dapat mengetahui secara rinci identitas pemilik dapur karena pengajuan dilakukan melalui beragam yayasan.

“Tahunya nanti orang cerita, ‘oh itu punya ini, punya itu’. Sudah enggak usah di ini, yang paling penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar, ya kan?” katanya.

- Advertisement -

Soal Dugaan Pengajuan Melebihi Batas
Terkait dugaan penggunaan nama yayasan berbeda untuk mengajukan SPPG lebih dari batas maksimal 10 unit, Nanik tidak menampik kemungkinan tersebut.

“Di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain,” ujarnya.
Dugaan Monopoli Dapur MBG Jadi Sorotan

Sebelumnya, dugaan praktik monopoli pendirian SPPG untuk Program MBG di Sulawesi Selatan menuai kritik luas. Kasus ini mencuat setelah publik menyoroti Yasika Aulia Ramdhani yang disebut memiliki 41 dapur MBG yang tersebar di empat daerah di Sulsel.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Guru Honorer Dipastikan Tak Kena PHK

JCCNetwork.id- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan ribu guru non aparatur sipil negara...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER