JCCNetwork.id-Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat program hilirisasi industri guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dimiliki Provinsi Kalsel ini harus mulai dioptimalkan melalui hilirisasi industri, yakni dengan mengelola bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit hingga karet di dalam daerah,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro..
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro mengatakan Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari batu bara, kelapa sawit hingga karet, yang dinilai perlu diolah di dalam daerah agar menghasilkan nilai tambah ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis.
Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,67 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Menurutnya, capaian tersebut masih didominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan sehingga hilirisasi dinilai penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Kita tahu bahwa pertambangan di Kalsel ini menyumbang 26 persen dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa,” ujarnya.
“Tidak hanya disumbangkan ke pusat, tapi menjadi kekuatan penambah PAD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya lagi.
Fauzi menilai kontribusi sektor pertambangan yang mencapai sekitar 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan dampak lebih besar apabila diikuti pembangunan industri hilir.
Dengan pengolahan bahan baku di dalam daerah, manfaat ekonomi dinilai tidak hanya terserap ke pemerintah pusat, tetapi juga meningkatkan PAD Kalimantan Selatan.
Selain hilirisasi, Komisi XI DPR RI juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penyerapan anggaran dan memperkuat pengembangan sektor pariwisata berbasis sungai yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah.
“Potensi pariwisata yang harus digalakkan, karena Kalimantan Selatan ini dengan apa namanya itu, sungai yang sangat luas, itu merupakan potensi tersendiri di pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalimantan Selatan Ariadi Noor yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi XI DPR RI terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Pemprov Kalimantan Selatan, kata Ariadi, juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan empat kawasan industri strategis, yakni Kawasan Industri Kalimantan (KIK) Seradang di Kabupaten Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK Tapin di Kabupaten Tapin, serta KIK Jorong di Kabupaten Tanah Laut.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8,1 persen membutuhkan dukungan investasi hingga Rp250 triliun, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah pusat.
“Termasuk juga regulasinya dari pemerintah pusat,” ujarnya.
