JCCNetwork.id- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menduduki jabatan direksi di badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai keputusan tersebut mencerminkan lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMN saat ini.
“Kualitas pejabat, khususnya di BUMN, tak kompeten, standar, dan biasa-biasa saja. Buktinya, aturan baru Presiden mengizinkan WNA menjadi direktur utama BUMN,” kata Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Meski mengkritik, Jerry mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menghapus dana tantiem serta memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal lima orang sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Ia juga menyoroti buruknya kinerja BUMN yang menurutnya menyebabkan kerugian besar setiap tahun.
“Sekitar 52 persen BUMN merugikan negara, dengan nilai kerugian mencapai Rp50 hingga Rp60 triliun per tahun. Ini akibat dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung tingginya gaji direksi dan komisaris BUMN yang dinilai tidak sebanding dengan integritas maupun kinerja.
“Gaji mereka bisa mencapai Rp200 juta per bulan, bahkan lebih. Tapi praktik korupsi tetap marak,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan secara terbuka bahwa ekspatriat kini diperbolehkan menduduki posisi strategis di perusahaan pelat merah sebagai bagian dari upaya mencari talenta global.
“Saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat (non-WNI) bisa memimpin BUMN kita,” ujar Prabowo dalam forum Forbes Global CEO Conference di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, tercatat dua WNA telah ditunjuk untuk masuk jajaran direksi BUMN, yakni di Garuda Indonesia.
Keduanya adalah Neil Raymond Mills yang memiliki rekam jejak di Air Italy, Green Africa Airways, hingga Scandinavian Airlines, serta Balagopal Kunduvara yang berpengalaman di Singapore Airlines.
Kebijakan ini diperkirakan akan terus menjadi perbincangan hangat, seiring dengan pertanyaan publik mengenai arah reformasi BUMN dan keberpihakan terhadap tenaga profesional dalam negeri.
