JCCNetwork.id – Ketua DPD Oraski Jawa Timur untuk Roda Empat, Tito menegaskan bahwa perjuangan mereka belum akan berhenti selama aturan nasional yang tegas dan berpihak belum benar-benar ditegakkan.
Mereka menilai, tanpa payung hukum yang kuat di tingkat pusat, persoalan di daerah akan terus berulang tanpa kepastian solusi.
Ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi nasional yang bisa menjadi acuan dan landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan tidak ada lagi perbedaan perlakuan atau kebijakan yang merugikan mitra pengemudi.
“Teman-teman berharap aturan nasional itu bisa jadi payung hukum. Supaya di daerah ada dasar yang jelas untuk pengawasan dan penindakan,” kata Tito dalam Podcast JCCNetwork
Selain itu, wacana perubahan status dari kemitraan menjadi hubungan kerja menurutnya, jika skema tersebut benar-benar diterapkan, pemerintah harus memastikan kesiapan sistem secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif baru.
“Walaupun nanti akan digeser seperti kata ke status pekerjaan, pemerintah harus siap dulu. Dan pesan kami, jangan sampai teman-teman menjadi korban untuk dampak dan akhirnya nanti akan diputus kemitraannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Serikat FSPPOB/APOB, Kemed mengakui selama dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mereka melihat ada nilai-nilai positif yang dibuat bagi masyarakat pengemudi online.
Pertama, kita mereka mendapat Bantuan harian yang tidak pernah diwujudkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, yang pertama.
Kedua, munculnya PP 50 tahun 2025, relaksasi, penurunan BPJS bagi ojol 50%. Artinya, dengan adanya dua hal itu, pihaknya menganggap itu adalah kemenangan kecil bagi perjuangan masyarakat pengemudi online.
“Terlepas dari berbagai macam pro dan kontra, bagi kami itu adalah satu kemenangan kecil,” pungkasnya.
