JCCNetwork.id- Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut pemerintah dan parlemen memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan aksi di Jakarta akan dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan. Setidaknya 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta dipastikan bergerak menuju ibu kota.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di sejumlah provinsi dan kota industri besar, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, dan Gorontalo.
Buruh menyoroti sejumlah persoalan normatif yang dinilai merugikan pekerja, mulai dari praktik outsourcing, reformasi sistem perpajakan, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, hingga kenaikan upah yang dianggap belum sejalan dengan kebutuhan hidup layak.
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun ia mengingatkan aksi harus tetap berlangsung secara damai dan tidak anarkis.
“Yang pertama, demonstrasi diperbolehkan oleh UU sebagai bentuk kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat,” kata Irma, Kamis (28/8/2025).
Lebih lanjut, Irma menyebut Komisi IX DPR saat ini sedang menyusun draft revisi UU Ketenagakerjaan dan berencana melibatkan perwakilan serikat buruh dalam audiensi.
“Salah satunya terkait outsourcing, reformasi pajak, revisi segera UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK, dan kenaikan upah,” ujar Irma
Menurutnya, komunikasi konstruktif antara serikat pekerja, DPR, dan pemerintah menjadi kunci untuk menemukan solusi bersama.
“Kalau soal yang berkaitan dengan pemerintah, tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif agar terjadi win-win solution,” tegasnya.
Meski mendukung hak buruh menyampaikan pendapat, Irma mengingatkan adanya potensi penyusup yang memanfaatkan aksi untuk kepentingan lain.
“Jangan sampai aksi damai ini kelak ditunggangi oleh kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasihan para buruhnya,” tandasnya.
Aksi nasional HOSTUM hari ini diprediksi akan menimbulkan konsentrasi massa besar di pusat Jakarta, sementara aparat keamanan menyiapkan pengawalan untuk menjaga jalannya unjuk rasa tetap kondusif.
