JCCNetwork.id- Pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Rakyat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ijazah sekolah formal lainnya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menyusul polemik yang berkembang terkait legalitas program pendidikan alternatif tersebut.
Dalam keterangannya di Universitas Negeri Malang (UM), Kota Malang, Jumat (2/5/2025), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan menjadi wadah bagi siswa jenjang SD hingga SMA dari keluarga kurang mampu. Sistem pendidikannya akan menerapkan boarding school dengan fasilitas asrama untuk tempat tinggal siswa,” kata Gus Ipul di Universitas Negeri Malang (UM), Kota Malang, Jumat (2/5/2025).
menegaskan bahwa ijazah yang diterima oleh lulusan Sekolah Rakyat sah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.
“Ijazahnya (dari Sekolah Rakyat) ya sama seperti sekolah biasa,” tegas mantan Wali Kota Pasuruan ini.
Program Sekolah Rakyat dikembangkan dengan melibatkan berbagai kementerian teknis, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Sistem pembelajarannya mengadopsi pendekatan multi entry dan multi exit, yang memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing.
“Ada multi entry dan multi exit, itu sudah dirancang oleh Kemendikdasmen. Sekolah ini memang fleksibel; kapasitasnya bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Tentu semua akan diajarkan sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Untuk menjaga mutu dan keamanan lingkungan belajar, pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk merekrut tenaga pengajar terbaik. Proses seleksi dilakukan secara ketat, mulai dari kepala sekolah hingga staf pengajar lainnya. Gus Ipul menekankan pentingnya pengawasan dan tata kelola ketat mengingat sistem pendidikan berasrama memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi bullying dan kekerasan.
“Apalagi ini sekolah berasrama. Ada kekhawatiran soal bullying, kekerasan seksual, dan lainnya. Maka sejak awal sekolah ini dirancang untuk bisa memitigasi dan mencegah itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh elemen di Sekolah Rakyat, termasuk guru dan kepala sekolah, harus melalui proses seleksi dan pelatihan.
“Semua yang terlibat di Sekolah Rakyat adalah mereka yang sudah lolos tes. Mulai dari kepala sekolah, guru, dan lainnya harus melalui seleksi ketat,” tandasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas serta mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
