JCCNetwork.id- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya hingga nol persen pada tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan para pilar sosial se-Malang Raya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).
Dalam pernyataannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial menjadi faktor utama dalam mencapai target tersebut. Ia menyebut bahwa program pengentasan kemiskinan ini selaras dengan Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim, Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai program unggulan pemerintah pusat.
“Ini memang arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan para pilar sosial seperti SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurutnya, para pilar sosial adalah garda terdepan dalam pelaksanaan program sosial di lapangan.
“Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” imbuh Khofifah.
Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran dari APBD guna memperkuat kapasitas pilar sosial, revitalisasi organisasi, pemenuhan sarana operasional, serta jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, akan diberikan sertifikasi kompetensi dan penghargaan bagi pilar yang berprestasi.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengangkat program PKH Plus yang menyasar keluarga dengan lansia berusia di atas 70 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok rentan. Di bidang pendidikan, ia memaparkan rencana peluncuran program Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak kurang mampu.
“Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekitar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa visi pemerintahan saat ini adalah “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”, yang menekankan pentingnya pemberdayaan berkelanjutan.
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, turut menekankan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar kelompok masyarakat dari desil 1 dan 2, yaitu kelompok ekonomi terbawah. Ia meminta agar tidak ada praktik nepotisme dalam penyalurannya.
Sebagai simbol dukungan terhadap pendidikan, Khofifah dan Saifullah Yusuf memberikan bantuan sepatu secara simbolis kepada calon peserta didik Sekolah Rakyat, menandai dimulainya komitmen untuk menghapus kemiskinan melalui pendekatan jangka panjang.
