JCCNetwork.id- Polemik pro kontra soal usulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali mencuat. Pemerintah menyatakan akan mendengarkan suara publik sebelum mengambil keputusan lebih lanjut dalam proses seleksi gelar kehormatan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa seluruh dinamika dan aspirasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi gelar Pahlawan Nasional 2025. Menurutnya, proses ini tidak hanya soal administratif, tetapi juga soal sensitivitas terhadap memori kolektif bangsa.
“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses,” ujar dia, Minggu (20/4) malam.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih Saat ini, telah ada sepuluh nama yang diajukan sebagai calon Pahlawan Nasional. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan nama-nama yang sebelumnya telah diajukan namun belum dikukuhkan, sementara empat lainnya adalah usulan baru tahun ini.
Tokoh-tokoh yang kembali diusulkan antara lain Abdurrahman Wahid dan Bisri Sansuri, Soeharto, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar dari Aceh, dan Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat.
Sementara itu, empat nama baru yang masuk dalam daftar tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali, Deman Tende dari Sulawesi Barat, Midian Sirait dari Sumatera Utara, dan Yusuf Hasim dari Jawa Timur.
Pengajuan nama Soeharto ke dalam daftar kembali menuai perdebatan publik, seiring dengan rekam jejaknya yang penuh kontroversi dalam sejarah politik Indonesia. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap seluruh calon akan tetap dilakukan secara objektif dan menyeluruh oleh tim independen yang ditunjuk.
