JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online di Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024), Presiden menekankan pentingnya ketegasan dalam menangani aktivitas perjudian daring yang marak terjadi di tanah air.
“Perintah Pak Prabowo tegas untuk memberantas judi online,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2024.
Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan pemberantasan judi online sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum di masa kepemimpinannya.
“Pasti akan ada langkah-langkah. Tapi detailnya saya belum liat,” bebernya.
Meski begitu, Hasan mengungkapkan bahwa strategi khusus untuk menjalankan instruksi Presiden ini masih dalam tahap perencanaan dan belum dapat disampaikan ke publik.
Terkait isu yang beredar mengenai adanya daftar nama bandar judi online yang telah dimiliki oleh Presiden Prabowo, Hasan enggan berkomentar lebih lanjut.
“Saya belum bisa konfirmasi soal itu,” tandasnya.
Dalam sidang kabinet paripurna perdana yang digelar di Kantor Presiden pada 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo juga memerintahkan para penegak hukum untuk memfokuskan upaya mereka pada berbagai bentuk ancaman besar yang membahayakan stabilitas nasional. Di hadapan jajaran pejabat tinggi negara, Presiden secara gamblang menyebutkan sejumlah isu kritis, termasuk judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, serta korupsi yang terus menggerogoti negeri.
“Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024.
Instruksi Presiden ini diharapkan mampu memberi sinyal kuat kepada para pelaku judi online dan kejahatan terorganisir lainnya bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat. Dengan langkah ini, Prabowo tampaknya berusaha membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih bersih, aman, dan tertib, sejalan dengan visinya untuk memperkuat stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat.
