JCCNetwork.id- Kenaikan biaya kuliah tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan dari mahasiswa. Dalam menghadapi kritik tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) angkat bicara melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Abdul Haris.
Meskipun naiknya biaya kuliah di PTN, Haris meyakini bahwa masih lebih terjangkau dibandingkan perguruan tinggi swasta (PTS).
“Di tengah isu kenaikan UKT, PTN masih relatif lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan PTS, karena PTN mengimplementasikan kewajiban menyelenggarakan kelompok tarif UKT 1 dan tarif UKT 2, tidak melampaui batas Biaya Kuliah Tunggal (BKT),” kata Haris dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).
Haris menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemauan dan kemampuan ekonomi mahasiswa dalam menetapkan UKT.
“Untuk itu penetapan UKT mahasiswa harus bijaksana dan hati-hati,” kata Haris.
Meskipun penetapan UKT menjadi wewenang masing-masing universitas, Kemendikbudristek memberikan arahan dan rambu-rambu dalam proses tersebut.
Salah satu aturan yang ditegaskan adalah kewajiban kampus menyediakan kelompok tarif UKT 1 dan UKT 2 dengan batas nominal tertentu.
Namun, kebijakan selanjutnya tetap menjadi kewenangan PTN dan PTNBH, dengan batasan atas UKT sebesar BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi.
“Untuk selanjutnya pemimpin PTN dan PTNBH dapat menetapkan tarif UKT lainnya dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi tersebut. Jadi BKT menjadi batas atas UKT,” kata dia.
