Ditulis Oleh: Rahmat R. Souwakil
JCCNetwork.id – Sepanjang perjalanan menuju hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024, wacana mengenai anak muda dan politik anak muda, selalu mengiasi layar gawai kita.
Wacana politik anak muda telah beralih dari meja-meja di warung kopi menuju layar gawai. Dan anak-anak muda yang telah memilih masuk dalam lingkaran politik dengan mengikuti konstestasi politik 2024 harus diakui memang (tak) mudah.
Saking sulitnya anak muda mengikuti kontestasi politik 2024, maka segala cara dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan pangajuan syarat menjadi calon presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dan akhirnya semua anak muda yang belum memenuhi usia 40 tahun bisa menjadi capres jika pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat daerah yang berasal atau dipilih melalui pemilu.
Setelah putusan MK tersebut, wacana politik anak muda semakin menjadi-jadi dan disuarakan dimana-mana dan semakin lantang. Di daerah-daerah, anak-anak muda yang memiliki kemampuan jaringan dan pengetahuan harus bertarung mati-matian untuk berhadapan dengan anak-anak pejabat daerah yang juga didorong untuk maju pada kontetstasi politik 2024.
Telah terjadi ‘’ketimpangan’’ persaingan politik anak muda di daerah. Beberapa anak-anak pejabat di daerah kini berkontestasi pada pemilu 2024 hanya bermodalkan kuasa yang dimiliki oleh orang tua.
Tak ada salahnya bila anak pejabat ikut pada kontestasi politik, yang jadi salah adalah kehadiran anak pejabat yang berlindung di bawah kuasa orang telah melahirkan disparitas dan keterbatasan akses, yang pada hakikatnya harus berlaku sama untuk semua warga negara.
Politisi muda yang berlindung di bawah kuasa orang tua sudah pasti (akan) terjadi konflik kepentingan. Sebab, bisa jadi semua perangkat yang berada di bawah kuasa orang tua akan digunakan untuk mengamankan dan meramaikan kampanye atau kunjungan politisi muda yang merupakan anak pejabat di daerah, dan pada akhirnya bisa saja semua perangkat kekuasaan harus memenangkannya.
Adanya dispartias akses yang dimiliki politisi muda yang merupakan anak pejabat (Baca: Bupati) dan politisi muda yang murni lahir dari bawah untuk berjuang pada pemilu 2024, bisa melahirkan trauma politik pada politisi anak muda.
Sebab dengan adanya ketimpangan antara politisi yang merupakan anak pejabat dan bukan politisi anak pejabat bisa melahirkan pesimisme dan trauma politik.
Jika pada akhirnya yang memenangkan pertarungan di daerah adalah politisi muda anak yang berstatus anak pejabat, sebab politisi muda yang merupakan anak pejabat difasilitasi oleh kekuasaan di daerah.
Sedangkan politisi yang bukan anak pejabat harus “ banting tulang” untuk merebut suara rakyat dan akhirnya kalah, disebabkan disparitas akses yang dimiliki dan bisa jadi melahirkan trauma politik dan apatisme politik anak muda.
****
Di jalanan baliho, poter dan stiker calon legislatif bertebaran dimana-mana. Senyum manis dan kata-kata manis tak luput ditemui. Kata-kata yang hanya menjadi slogan untuk mengikat masyarakat hampir setiap lima tahun ditemukan.
Dan tak ketinggalan politisi muda baik itu anak pejabat maupun politisi muda yang bukan anak pejabat, saling bersaing memamerkan kata-kata pada masyarakat untuk menggambarkan diri mereka sebagai anak muda.
Politik anak muda yang ditemui dewasa ini adalah politisi anak muda yang berlindung di bawah kekuasaan. Dengan kuasa yang dimiliki orang tua, politisi muda dengan luluasa blusukan dari satu desa ke desa lain dengan ‘’pengawalan’’ yang ketat dari perangkat yang dimiliki orang tua.
Melihat gejala politisi muda yang berlindung di bawah kuasa menjadi sebuah ironi. Sebab salah satu agenda reformasi untuk memberantas nepotisme kini mudah ditemukan kembali di usia reformasi yang semakin menua (25 tahun).
Gerakan politik anak muda yang melahirkan ketimpangan akses saat ini bagi saya adalah politik anak muda yang memungut kembali cara-cara kolot yang pernah diterapkan agar meraih kekuasaan.
Politik anak muda harusnya bisa lahir dengan ide-ide yang segar dan murni. Serta membatasi diri dari semua kemewahan yang dimiliki. Politik anak muda harusnya tidak mengharapkan kuasa orang tua agar meraih kekuasaan.
Politik anak muda yang modern harus bisa berkompetisi secara adil dan sama, tanpa harus menggunakan perangkat kuasa yang dimiliki orang kekuasaan.
Seperti anak muda yang penuh energi dan cerdas. Politik anak muda adalah politik kerja keras untuk meyakinkan pemilih akan visi-misi yang akan diperjuangan di Lembaga Perwakilan Rakyat (Daerah).
Bukan sebaliknya politisi anak muda yang hanya ‘’duduk’’ dan menekan kekuasaan dan perangkat kekuasaan agar meraih kuasa dengan cara menggunakan instrument kekuasaan yang sah.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi untuk anak-anak muda yang akan merawat dan mewujudkan demokrasi yang modern bukan sebaliknya politik 2024 diisi oleh politisi-politisi muda yang hanya memberi ‘’pupuk segar’’ agar tumbuh kembangnya nepotisme dan oligarki yang menjadi duri dalam demokrasi dan mengembalikan demokrasi pada masa kuno. Tabik®
