JCCNetwork.id – Komitmen pemerintah memberikan perlindungan dan advokasi pada masyarakat adat sejalan dengan eksistensi yang selama ini ditujukkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
“Secara keseluruhan dari kelompok AMAN mendukung adanya kerja sama antar lembaga dalam mendukung program kerja pemerintah, khususnya Polri dalam menjaga situasi kamtibmas pada seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia,”bunyi keterangan tertulis AMAN.
Selain itu, upaya yang dilakukan ialah dengan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat
“Agar dapat segera disahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat ditengah pembangunan Nasional yang semakin masif,” sebutnya.
Buktinya saat gelaran debat capres beberapa waktu lalu yang mana salah satu temanya menyangkut lingkungan, Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi didapuk menjadi salah satu panelis.
Jika melihat ke belakang kontribusi AMAN pada pemerintahan juga dengan menyatakan keberpihakan pada Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014 silam.
“Namun pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, AMAN memilih untuk bersikap netral. Sikap tersebut diambil karena hingga kini, RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan,” demikian keterangan tersebut.
Guna memuluskan cita-cita tersebut para pihak sebagai representasi AMAN pun turun langsung pada Pemilu 2024 lewat konstelasi Pileg.
Sejumlah kader AMAN yang tercatat sebagai caleg di antaranya:
1. Ketua Pengurus Harian Daerah AMAN Sembalun, Junaedi, caleg DPRD Lombok Timur, dari Partai Nasdem nomor urut 7, Daerah Pemilihan 5 meliputi Kecamatan Sembalun, Suela, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia.
2. Pelopor pergerakan perjuangan Masyarakat Adat dari komunitas adat Kutai Tik Tebing, Rozi Aman, caleg DPRD RI dari Partai NasDem nomor urut 3 Dapil 1.
3. Def Tri Hardianto, calon DPD RI nomor urut 4, berasal dari Kabupaten Seluma, Bengkulu.
4. Sekjen AMAN dua periode dan Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Abdon Nababan calon DPD RI, asal Sumut.
5. Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, calon DPD RI nomor urut 17, dari Nusa Tenggara Timur.
