JCCNetwork.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menjalankan program rehabilitasi intensif sepanjang tahun 2023, menjangkau 520 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Dalam Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, mengungkapkan bahwa program rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilaksanakan di empat unit pelaksana teknis pemasyarakatan.
Tujuan program ini tidak hanya terbatas pada mendukung kesehatan para narapidana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka.
Ilham menekankan pentingnya program ini, mengingat sekitar 50 persen WBP di wilayah provinsi ini terlibat dalam kasus narkoba.
“Program ini sangat penting karena sebagian besar warga binaan dipidana atas kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ujarnya.
Lebih lanjut, program rehabilitasi narapidana narkoba direncanakan untuk diperluas ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di provinsi ini pada tahun 2024.
Hal ini mencakup 17 kabupaten dan kota sebagai fokus perluasan program.
Dengan data mencatat sekitar 15 ribu WBP dan tahanan di lapas dan rutan Sumsel, dimana hampir separuhnya terlibat dalam kasus narkoba, Bambang Haryanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel, menambahkan bahwa program rehabilitasi ini telah dilaksanakan secara intensif beberapa tahun terakhir, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BNN provinsi.
Rehabilitasi ini melibatkan 870 WBP pada tahun 2021 dan sekitar 800 orang pada tahun 2022.
Program ini akan terus dilakukan secara bertahap dengan harapan mencakup semua WBP kasus narkoba di masa mendatang.
