JCCNetwork.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan peringatan serius tentang ancaman politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Mereka mengungkapkan bahwa politisasi SARA bisa mengarah pada potensi konflik dan kekerasan dalam masyarakat, dengan media sosial menjadi wadah utama untuk kampanye dan provokasi berbau SARA.
““Jadi ini yang akan jadi perhatian kami sehingga kemudian daerah-daerah tersebut akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam menangani daerah-daerah tersebut,” kata Ketua Bawaslu Rahmad Bagja, Rabu (11/10/2023).
Bawaslu telah mengambil langkah proaktif untuk menghadapi tantangan ini dengan bekerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perusahaan penyedia layanan media sosial, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers. Dalam upaya mencegah politisasi SARA, penegak hukum juga turut dilibatkan.
“Untuk medsos itu kemarin juga sudah meluncurkan indeks kerawanan. Jawa Barat, DKI Jakarta, menjadi daerah yang memproduksi isu atau pun terjadinya penyebaran isu di media sosial yang berkaitan dengan politisasi SARA, hoaks dan kawan-kawan,” ucapnya.
