JCCNetwork.id- Aktivis lingkungan dan pengampanye polusi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Abdul Ghofar, melayangkan kritik tajam terhadap upaya pemerintah dalam menangani polusi udara di Jakarta. Menurut Ghofar, meskipun pemerintah mengklaim melakukan langkah-langkah serius, kenyataannya masih jauh dari harapan.
Pasalnya dalam satu bulan terakhir, isu polusi udara di Jakarta telah menjadi sorotan utama, namun upaya pemerintah terlihat kurang nyata dalam mengatasi masalah ini. Bahkan, apa yang pemerintah lakukan hanyalah “gimik” dan upaya-upaya jangka pendek yang tidak ilmiah.
Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah tindakan penyemprotan air oleh kepolisian Pemprov Jakarta di gedung-gedung tinggi. Ghofar menilai bahwa ini hanya solusi sementara yang tidak efektif, sementara upaya struktural yang seharusnya dilakukan masih terbatas.
Ghofar juga mengkritik penegakan hukum yang hanya menargetkan sejumlah kecil perusahaan dan mendapat resistensi dari kementerian lain.
“Sejauh ini belum ada upaya signifikan dan hasilnya. Kualitas udara masih buruk setiap hari sejak diperbincangkan sampai hari ini,” Ghofar kepada JCCNetwork.id, Kamis (7/9/2023).
Penindakan Hukum Harusnya Diperluas Bukan Hanya Segelintir
Abdul Ghofar menekankan perlunya identifikasi sumber pencemar, seperti sektor transportasi, industri, dan energi. Pasalnya upaya-upaya sejauh ini seperti uji emisi dan tilang tanpa perbaikan transportasi publik tidak akan membawa dampak signifikan.
Ghofar juga meminta agar penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran diperluas, bukan hanya menargetkan 11 perusahaan saja. Perlunya lebih banyak termasuk kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di sekitar Jakarta.
Penyelenggaraan KTT ASEAN: Upaya Menutupi Masalah
Ghofar juga melayangkan kritik keras terhadap penyelenggaraan KTT ASEAN oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah tampaknya lebih peduli untuk mensterilkan wilayah ring 1 agar terlihat bersih dan tidak macet selama event internasional itu daripada mengatasi masalah polusi udara.
Baginya cara jangka pendek yang pemerintah lakukan saat KTT ASEAN baik lewat WFH dan lainnya tidak efektif. Pasalnya masalah polusi udara dan kemacetan hanya dipindahkan ke wilayah lain, sementara solusi jangka panjang absen. Jadi masalah sebenarnya belum terselesaikan.
Di samping itu walau ada peningkatan kualitas udara di wilayah ring 1, upaya pemerintah tetap menjadi pertanyaan besar karena ada kontradiksi. Mengingat kemacetan maupun polusi udara bermigrasi ke wilayah lain yang masih beraktivitas normal.
Ghofar juga mempertanyakan apakah pemerintah akan mengambil langkah konkret setelah KTT ASEAN selesai untuk benar-benar mengatasi polusi udara di Jakarta?
“Pemerintah kelihatan ingin menutupi persoalan polusi udara dan kemacetan terutama di wilayah ring 1 KTT ASEAN. Jadi masalah polusi udaranya tidak diatasi tapi dialihkan ke wilayah lainnya,” tutup Ghofar.
