JCCNetwork.id- Draf PKPU (Peraturan KPU) yang berisi rencana percepatan proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi 10-16 Oktober 2023 memantik kontroversi.
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa langkah ini sebenarnya bukanlah upaya percepatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun hasil dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pemilu yang telah terbit beberapa waktu lalu.
“Itu konsekuensi dari Perppu tentang pemilu yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Sebenarnya tidak dimajukan,” kata Doli, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, Doli juga mengungkapkan bahwa KPU berencana untuk melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR sebelum mengesahkan PKPU yang kontroversial ini.
“Ya tentu sebelum jadi PKPU akan dikonsultasikan dengan Komisi II dulu,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam PKPU 3/2022 mengenai jadwal dan tahapan Pemilu 2024, pencalonan capres-cawapres dijadwalkan dimulai pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Namun, perubahan ini merujuk pada Perppu Pemilu yang terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Salah satu perubahan signifikan dalam UU 7/2017 adalah Pasal 276 ayat 1, yang menentukan bahwa masa kampanye dimulai 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU.
“Dari 28 November (masa kampanye dimulai) itu dihitung mundur 15 hari ke belakang, maka muncul 13 November. Nah, 13 November itu menjadi start KPU dalam melakukan penghitungan pencalonan dalam legal drafting PKPU nomor tentang pencalonan presiden/wapres,” kata Komisioner KPU, Idham Holik.
