JCCNetwork.id- Praktisi hukum Prayitno merasa prihatin dan angkat soal banyaknya proyek bermasalah di Sidoarjo, Jawa Timur dan adanya pejabat yang tersandung masalah hukum. Mulai dari dugaan gratifikasi hingga mark up.
Kepada awak media Senin (15/5/23) di Sidoarjo Prayit sapaanya, menilai banyaknya kasus hukum yang menjerat Kepala desa dan ASN, akibat kurangnya pemahaman hukum sehingga tanpa di sadari terseret dalam ranah pelanggaran hukum.
“Banyak proyek pekerjaan di mark up dan tidak sesuai spek. Bisa terlihat dari cepat rusaknya jalan atau jembatan. Dan beberapa lain seperti tanggul plengsengan yang longsor,” kata Prayit.
Prayit mencontohkan, terbaru kasus yan ia baca di media, terkait dengan pemdes Desa Candi Pari, Kecamatan Porong terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) tahun 2021-2022.
Seharusnya inspektorat atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) bisa mencegah hal yang akan merugikan negara.
“Kami sebagai Praktisi hukum sudah mengingatkan para kepala desa dan ASN agar tidak bermain- main dengan pekerjaan yang bersumber dari APBD yang merupakan uang rakyat. Juga dana desa harus digunakan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti soal pambangunan tugu Hikayat Sang Delta” yang berdiri megah di Simpang Empat Babalayar samping salah satu pusat perbelanjaan di Sidoarjo. Anggarannya terlalu besar untuk sebuah tugu yang sederhana.
“Kita berharap APH bertindak sesuai harapan masyarakat dan khususnya penanganan kasus pelanggaran hukum yang merugikan negara secara tegas dan transparan,”pungkasnya (Nug)
