JCCNetwork.id- Pemerintah memperluas kerja sama lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Kali ini, sebanyak 400 pelaku usaha di sektor pertambangan dilibatkan dalam upaya pengendalian kebakaran, setelah sebelumnya hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan turut bergabung dalam langkah serupa.
Keterlibatan ratusan perusahaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan pencegahan maupun penanggulangan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah berupaya menggerakkan seluruh potensi yang tersedia, termasuk dukungan dari dunia usaha, untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Hal itu disampaikan Hanif seusai mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah, Sabtu, 7 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengundang sekitar 400 unit usaha pertambangan untuk membahas kontribusi dan langkah konkret yang dapat dilakukan dalam mendukung pengendalian karhutla.
“Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara, Sabtu, 7 November 2026, dikutip.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri para pelaku usaha pertambangan serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.
Hanif menjelaskan, tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan dibahas bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang. Kedua pihak akan dilibatkan dalam penyusunan langkah operasional agar dukungan perusahaan pertambangan dapat terintegrasi dengan program penanganan karhutla pemerintah.
Selanjutnya, koordinasi terhadap seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah akan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mekanisme tersebut, kontribusi dunia usaha diharapkan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penanganan kebakaran di lapangan.
Menurut Hanif, keterlibatan perusahaan dari berbagai sektor merupakan bagian penting dari pendekatan gotong royong dalam menghadapi persoalan karhutla. Pemerintah menilai penanganan kebakaran tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan instansi pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak yang memiliki sumber daya dan kapasitas operasional.
Ia menegaskan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menghasilkan langkah pengendalian yang lebih terarah dan berkesinambungan.
“Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah,” ujar Hanif.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengungkapkan bahwa dampak karhutla telah dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Selain mengancam kesehatan akibat paparan kabut asap, kebakaran juga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi dan mengganggu kelancaran transportasi udara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus memperkuat langkah mitigasi, terutama di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar ketika memasuki periode cuaca kering.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah mengalami kekeringan. Selain itu, pemerintah juga mendorong ketersediaan sumber air yang memadai untuk menunjang kegiatan pemadaman apabila kebakaran kembali terjadi.
Edy menilai ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan operasi pemadaman di lapangan. Penambahan personel memang dibutuhkan ketika titik kebakaran semakin meluas, tetapi dukungan sarana air tidak kalah penting untuk memastikan petugas dapat bekerja secara maksimal.
“Kebutuhan personel pemadaman selalu meningkat seiring luasnya kebakaran, namun ketersediaan sumber air melalui sumur bor menjadi faktor paling penting untuk mendukung operasi lapangan,” kata Edy.
Selain memperkuat upaya pemadaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla serta para petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pangan, penyediaan air bersih, pelayanan medis, hingga jaminan asuransi bagi relawan pemadam. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran sekaligus memberikan perlindungan kepada personel yang bertugas di lapangan.
Pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran pada musim kemarau berikutnya. Pembangunan sumur bor dan tandon air menjadi bagian dari program penguatan infrastruktur penanggulangan karhutla.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses sumber air di kawasan rawan kebakaran, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat ketika muncul titik api.
Dengan melibatkan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, pemerintah berharap upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terpadu. Dukungan lintas sektor tersebut juga diharapkan mampu menekan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, aktivitas ekonomi, serta transportasi udara.
Pemerintah menempatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan karhutla yang lebih kuat dan berkelanjutan.
