Sorotan Redaksi JCCNetwork.id
JCCNetwork.id- Menjelang pesta rakyat lima tahunan, perhelatan politik yang semarak mulai seperti tarian kabaret menyilaukan mata. Teranyar ada figur menjadi sorotan dalam puncak Milad Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (20/5/2023). Yakni, bakal capres periode 2024-2029 Anies Baswedan.
Sebelumnya, Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam, juga sama menjadi sorotan bagi banyak pihak. Namun, di balik sorotan itu, ada sebuah pengakuan yang mencengangkan baru terungkap di depan sekitar 15.000 pasang mata anggota dan simpatisan PKS. Pengakuan kejut ini datang dari mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Dalam pidatonya di Istora Senayan, JK dengan lantang mengungkapkan Anies sedang berutang kepada PKS. Ini bukan soal utang materi, melainkan utang akan penyelesaian masalah sosial. Mengingat Anies saat menjadi Gubernur DKI salah satu partai pengusungnya adalah PKS.
Sekarang maju bakal capres, partai besutan Ahmad Syaikhu itu, juga ikut mengusungnya bersama NasDem dan Demokrat.
Walau JK mengungkapkan bahwa utang yang dimaksud bukanlah dalam bentuk uang, melainkan penyelesaian masalah sosial di tengah masyarakat jika Anies terpilih sebagai Presiden 2024. Namun perlu juga menyoroti tentang pernyataan JK soal utang.
Khususnya bagaimana dengan capaian penyelesaian masalah sosial selama Anies menggeser posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari pucuk pimpinan DKI satu?
Sudahkah Lunas ‘Utang’ Anies Selama Jadi Gubernur?
Khalayak sudah tahu bahwa PKS adalah salah satu partai pendukung Anies selama calon hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Berarti seiring kata JK, Anies pun memiliki utang sosial kepada parpol berlogo bulat dengan dominan warna oranye-putih dan sedikit warna hitam itu.
Jadi, PKS memiliki hak menagih capaian apa saja yang sudah Anies buat untuk mensejahterakan rakyat DKI?
Sementara itu dari rangkuman redaksi JCCNetwork.id, selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, masih ada sejumlah persoalan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Apakah belum selesainya itu termasuk dalam ketegori utang?… Entahlah. Namun ada sejumlah masalah sosial yang masih ada di Ibu Kota Negara. Berikut rincian hasil rangkuman redaksi:
Banjir: Salah satu permasalahan kronis yang menghantui Jakarta adalah banjir. Setiap musim hujan, kota ini sering dilanda banjir yang merendam sejumlah wilayah. Upaya penanggulangan banjir hingga saat ini masih belum berhasil secara menyeluruh. Diagram wilayah rawan banjir per kecamatan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa ada 82 wilayah atau kelurahan yang rawan banjir. Banjir terus menjadi ancaman bagi warga Jakarta, yang harus menghadapinya setiap tahun.
Kemacetan Lalu Lintas: Kemacetan lalu lintas juga menjadi masalah kronis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk Jakarta. Upaya untuk meningkatkan transportasi publik dan memperbaiki sistem transportasi masih belum memberikan solusi yang memadai. Jumlah populasi dan kendaraan bermotor yang beredar di Jakarta dan wilayah sekitarnya telah melebihi kapasitas, menjadi akar masalah utama kemacetan ini. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pertumbuhan jalan yang lambat dan kondisi jalan yang rusak semakin memperparah situasi kemacetan ini.
Aksesibilitas dan Infrastruktur: Masalah aksesibilitas dan infrastruktur masih menjadi persoalan penting. Beberapa daerah di Jakarta masih kurang terhubung dengan jaringan transportasi yang memadai, dan sejumlah jalan masih memerlukan perbaikan.
Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Kemiskinan dan ketimpangan sosial juga menjadi tantangan serius di Jakarta. Meskipun telah ada program bantuan sosial dan upaya peningkatan kesejahteraan, masih banyak penduduk Jakarta yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat juga masih terasa di kota ini.
Menurut re-thinkingthefuture.com, Jakarta digambarkan sebagai tempat dengan desain terburuk di Bumi. Keadaan kota yang padat, asap yang menyelimuti, dan banjir yang melanda mencerminkan kegagalan perencanaan yang telah terjadi selama beberapa dekade. Kualitas hidup yang buruk tercermin dari kecelakaan infrastruktur, kurangnya ruang hijau, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota yang tidak terencana. Pelaksanaan proyek infrastruktur yang tidak efektif juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini.
Kualitas Pendidikan: Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitasnya, masih ada tantangan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kesenjangan pendidikan antar daerah. Contohnya, sistem penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta sering menuai pro dan kontra, dengan banyak pihak yang merasa prosesnya tidak adil.
Salah satunya terkait contoh penerimaan Peserta Didik Baru banyak pro dan kontra seputar pelaksanaannya. Ada yang menilai, proses PPDB DKI Jakarta 2022 tidak adil dan merampas hak anak sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari SMERU Research Institute tahun 2020, di DKI Jakarta setiap tahun ajaran baru tidak kurang dari 140 ribu anak lulusan SD mendaftarkan diri masuk SMP dan sekitar 150 ribu anak lulusan SMP masuk ke SMA/SMK. Dari jumlah total ini hanya sekitar 52 persen yang dapat diterima di SMP Negeri dan hanya 33 persen yang dapat diterima di SMA/SMK Negeri di Jakarta.
Perumahan dan Pemukiman Kumuh: Masalah perumahan yang layak dan pemukiman kumuh juga belum terselesaikan di Jakarta. Banyak penduduk yang masih tinggal di pemukiman kumuh dan tidak memiliki akses terhadap perumahan yang layak.
Bahkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rumah tangga kumuh terbesar di daerah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga kumuh di daerah perkotaan Ibu Kota mencapai 22,07% pada 2020. Artinya, 1 dari 5 rumah tangga di Jakarta masuk kategori kumuh pada tahun tersebut.
Tunggu Anies Bayar ‘Utang’ Bila Terpilih Jadi Presiden
Dalam hingar-bingar politik yang membelit negeri, apakah masih ada timbul kritik dan pertanyaan melingkar? Apakah ini merupakan perjalanan yang membawa kejayaan dan kesejahteraan bagi rakyat ke depan?
Saat ini membuka mata, melihat jauh ke depan, dan mempertanyakan aliran politik yang menguasai panggung saat ini butuh digencarkan. Sehingga, mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban yang sejati.
Jawaban yang membawa harapan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dan pada saat itu, mungkin juga, kita akan melihat Anies Baswedan membayar utangnya, bukan hanya kepada PKS, tetapi kepada rakyat DKI Jakarta yang harus dia sejahterakan bahkan seluruh rakyat Indonesia bila terpilih menjadi Presiden 2024. [redaksi]
