JCCNetwork.id- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan antara pemerintah AS dan Iran yang disebutnya sebagai langkah penting menuju normalisasi hubungan kedua negara setelah periode ketegangan yang berlangsung cukup panjang. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social pada Ahad (15/6/2026).
Dalam pernyataannya, Trump menyebut seluruh proses negosiasi telah mencapai titik akhir dan menghasilkan kesepakatan yang disetujui kedua pihak. Ia juga mengumumkan kebijakan baru terkait akses pelayaran internasional di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.
“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak!” tulis Trump melalui platform Truth Social miliknya.
Trump menyatakan pemerintah Amerika Serikat akan mengizinkan kembali pembukaan Selat Hormuz tanpa penerapan pungutan tertentu serta mencabut blokade yang sebelumnya diberlakukan oleh Angkatan Laut AS. Keputusan tersebut dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap stabilitas perdagangan global, khususnya distribusi minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah.
“Saya dengan ini sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, dan pada saat yang sama mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat,” tambahnya.
Selain itu, Trump juga mengisyaratkan dimulainya kembali aktivitas pelayaran internasional secara normal melalui jalur tersebut. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi awal kesepakatan yang telah dicapai.
“Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!” tulisnya.
Meski demikian, Trump belum mengungkap rincian isi perjanjian maupun poin-poin utama yang disepakati antara Washington dan Teheran. Pemerintah AS hingga kini juga belum mengeluarkan dokumen resmi yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Pengumuman Trump langsung menarik perhatian komunitas internasional mengingat Selat Hormuz memiliki posisi strategis sebagai jalur utama pengiriman minyak dunia. Setiap gangguan di kawasan itu selama ini selalu berdampak terhadap harga energi global dan stabilitas pasar internasional.
Sementara itu, kabar mengenai tercapainya kesepakatan damai juga disampaikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Senin (16/6/2026) dini hari. Melalui akun media sosial X, Sharif mengungkapkan bahwa proses perundingan antara Amerika Serikat dan Iran berlangsung secara intensif sebelum akhirnya menghasilkan kesepakatan.
Menurut Sharif, kedua negara telah menyepakati penghentian seluruh aktivitas militer yang berlangsung di berbagai wilayah konflik. Ia menyebut penghentian operasi tersebut berlaku segera dan bersifat permanen.
“Setelah pembicaraan yang intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai,” kata Sharif dalam unggahannya di platform media sosial X.
Ia menambahkan bahwa penghentian operasi militer mencakup seluruh front yang selama ini menjadi titik ketegangan, termasuk wilayah Lebanon yang kerap menjadi bagian dari dinamika konflik kawasan Timur Tengah. “kedua pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen seluruh operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon.”
Sharif juga mengungkapkan bahwa penandatanganan resmi kesepakatan damai dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 di Swiss. Negara tersebut dipilih sebagai lokasi pertemuan karena selama ini dikenal sebagai tempat penyelenggaraan berbagai perundingan internasional dan diplomasi multilateral.
Jika kesepakatan tersebut benar-benar terealisasi sesuai jadwal, maka langkah itu berpotensi menjadi salah satu perkembangan diplomatik paling signifikan dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Pengamat menilai keberhasilan perundingan dapat membuka peluang baru bagi stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah sekaligus memberikan sentimen positif terhadap perekonomian global yang selama ini terdampak ketidakpastian geopolitik.
Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pemerintah Iran terkait rincian kesepakatan maupun agenda penandatanganan yang akan digelar di Swiss. Namun, berbagai negara disebut terus memantau perkembangan tersebut karena dampaknya diperkirakan akan berpengaruh terhadap keamanan regional, perdagangan internasional, dan pasar energi dunia.
