JCCNetwork.id- Pemerintah merespons pelemahan tajam nilai tukar rupiah yang terjadi pada perdagangan Kamis (23/4/2026), di mana mata uang Garuda sempat tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.300 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini menandai tekanan signifikan di pasar keuangan domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mencermati pergerakan nilai tukar dan tidak akan mengambil langkah reaktif dalam jangka pendek. Ia menegaskan bahwa gejolak yang terjadi tidak hanya dialami rupiah, melainkan juga sejumlah mata uang di kawasan Asia.
“Ya kita monitor aja, karena berbagai mata uang di regional juga bergejolak. Kan itu lihat gejolak global juga. Jadi, ya kita monitor saja,” ujar Airlangga saat ditemui usai agenda di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4).
Menurut Airlangga, dinamika global menjadi faktor utama yang memicu fluktuasi tersebut. Pemerintah, kata dia, memilih untuk melakukan pemantauan secara intensif sembari menyerahkan stabilisasi teknis kepada otoritas moneter.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, asumsi dasar nilai tukar rupiah dipatok di level Rp16.500 per dolar AS. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan tekanan yang melampaui proyeksi tersebut, sehingga memicu kewaspadaan pelaku pasar dan otoritas terkait.
“Nanti kita monitor aja karena ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Itu BI (Bank Indonesia) tugasnya menjaga (nilai tukar),” ujar Airlangga.
Sementara itu, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih berlangsung. Tekanan ini, menurut bank sentral, juga dirasakan oleh mata uang negara berkembang lainnya di kawasan regional.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa secara kumulatif sejak awal tahun (year-to-date), rupiah tercatat melemah sekitar 3,54 persen, namun pergerakannya masih relatif sejalan dengan tren regional.
“Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah berlanjutnya dampak konflik Timur Tengah,” papar Destry dalam keterangannya, Kamis (23/4).
Untuk meredam volatilitas, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di berbagai lini pasar. Langkah tersebut meliputi intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), serta intervensi di pasar domestik baik melalui transaksi spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Selain itu, bank sentral juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga likuiditas dan stabilitas pasar.
Di sisi fundamental, BI memastikan posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat. Hingga akhir Maret 2026, cadangan devisa tercatat mencapai 148,2 miliar dolar AS, yang dinilai masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.
“Bank Indonesia senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” pungkasnya
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berada di pasar dan mengambil langkah-langkah stabilisasi secara konsisten dan terukur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan investor serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
