JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan akan mengkaji ulang kebutuhan anggaran penyelenggaraan ibadah haji menyusul adanya usulan kenaikan biaya penerbangan dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Penyesuaian ini berkaitan dengan lonjakan harga avtur yang dipicu situasi konflik global beberapa waktu terakhir.
“Kemarin usulan yang diajukan oleh Garuda maupun Saudia (avtur) masih di atas harga 100 sen dolar AS per liter. Tapi dengan adanya gencatan senjata harga akan turun maka kami akan sesuaikan kembali,” ujar Irfan Yusuf dikutip dari Antara, Kamis, 9 April 2026.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan langsung menyetujui angka yang diajukan maskapai. Pemerintah akan melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, termasuk tren penurunan harga bahan bakar setelah adanya gencatan senjata.
“Tentu saja kami tidak langsung serta-merta menerima usulan harga yang diusulkan oleh mereka. Kita akan hitung ulang, kita komunikasikan dan kita akan juga koordinasi dengan teman-teman dari Komisi VIII juga tentang hal ini,” katanya.
Menurutnya, sebelumnya maskapai mengajukan harga avtur di atas 100 sen dolar AS per liter. Namun dengan meredanya ketegangan geopolitik, harga diperkirakan akan mengalami koreksi sehingga membuka peluang penyesuaian kembali biaya penerbangan haji.
Sebelum konflik terjadi, rata-rata biaya penerbangan haji per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Akan tetapi, lonjakan harga minyak dunia mendorong maskapai mengajukan tambahan biaya signifikan. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp46,9 juta per orang atau meningkat hampir 40 persen.
Sementara itu, apabila dilakukan pengalihan rute (rerouting) untuk menghindari wilayah udara yang terdampak konflik, biaya dapat membengkak hingga Rp50,8 juta per jamaah atau naik lebih dari 50 persen dibandingkan kondisi normal.
Secara rinci, Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang. Adapun Saudia Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per jamaah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan seluruh usulan tersebut masih dalam tahap evaluasi. Kementerian terkait akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi VIII, guna memastikan kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan jamaah.
Terkait pembiayaan tambahan, pemerintah membuka sejumlah opsi pendanaan. Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan juga dapat berasal dari pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
Irfan menegaskan, arahan pemerintah pusat jelas bahwa kenaikan biaya tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Oleh karena itu, pemerintah akan mencari skema pembiayaan alternatif agar keberangkatan haji tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Bisa ABPN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas, Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Artinya tentu pemerintah akan mencarikan alternatif lain di luar (biaya yang dibayarkan) jamaah,” kata Gus Irfan.
