JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk program bantuan kesehatan tersebut pada tahun 2026.
Purbaya menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran iuran PBI JK tahun 2026 sebesar Rp 56,464 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan siap digunakan.
“Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp 56,464 triliun. Yang Rp 46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan,” ujar Purbaya dalam rapat konsultasi bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2026).
Ia menjelaskan, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun sejatinya juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan terkait pemanfaatannya.
“Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah. Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur dia.
Lebih lanjut, Purbaya menepis isu yang menyebutkan bahwa pencairan dana PBI JK tersendat akibat masalah kas negara. Ia menegaskan kondisi keuangan negara dalam keadaan aman dan mampu mendukung pembiayaan program kesehatan tersebut.
“Isu cash tidak ada masalah. Uang negara banyak. Tahun lalu saja Rp 270 triliun tidak bisa dipakai, itu di luar anggaran,” ujarnya.
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap mendukung penuh program PBI JK selama terdapat kejelasan dalam penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya transparansi agar dana yang dikeluarkan negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
