JCCNetwork.id- Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi dan Gubernur Provinsi Banten Andra Soni meresmikan Stasiun Kereta Api Jatake sebagai simpul baru perkeretaapian perkotaan di Kabupaten Tangerang, Rabu (28/1). Peresmian ini menegaskan arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang berfokus pada penguatan ekosistem transportasi massal melalui kolaborasi lintas sektor, integrasi kawasan, serta keberlanjutan mobilitas masyarakat.
Acara peresmian turut dihadiri Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, manajemen KAI Group, serta jajaran stakeholder seperti manajemen PT Bumi Serpong Damai Tbk (Sinar Mas Land).
Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa pembangunan transportasi publik diarahkan untuk membentuk ekosistem mobilitas yang terhubung, efisien, dan tertata. Pendekatan ini mendorong sinergi antara pemerintah pusat, KAI Group, pemerintah daerah, dan badan usaha swasta agar transportasi massal berkembang sejalan dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Jatake dibangun melalui skema kolaborasi tanpa menggunakan dana APBN. Model ini mencerminkan dorongan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.
Gubernur Provinsi Banten Andra Soni menyampaikan bahwa kehadiran Stasiun Jatake memperkuat konektivitas regional sekaligus meningkatkan daya saing kawasan BSD sebagai aglomerasi berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Menurutnya, pengalaman Provinsi Banten menunjukkan bahwa pengembangan jaringan perkeretaapian berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap dukungan pemerintah pusat dan KAI untuk mendorong pemerataan pembangunan perkeretaapian hingga wilayah selatan Banten, termasuk pengaktifan kembali jalur Rangkasbitung–Pandeglang–Labuan, guna membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperluas akses ke kawasan pariwisata.
“Kereta api memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan wilayah. Setiap simpul perkeretaapian yang aktif berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Andra Soni.
Selaras dengan hal tersebut, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pembangunan dan pengoperasian Stasiun Jatake merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terkait penguatan ekosistem transportasi massal berbasis kolaborasi dan integrasi kawasan.
“Stasiun Jatake dibangun melalui skema creative financing bersama PT Bumi Serpong Damai Tbk dengan pendekatan Transit Oriented Development. Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem transportasi yang terintegrasi dengan pertumbuhan wilayah,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan bahwa Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 meter persegi dengan kapasitas pelayanan hingga 20.000 penumpang per hari, didukung frekuensi perjalanan Commuter Line dengan selang waktu (headway) 5–10 menit. Fasilitas parkir, integrasi antarmoda, serta ruang pengembangan lanjutan disiapkan untuk mendukung keberlanjutan mobilitas masyarakat sekitar.
Bobby menambahkan bahwa tingginya mobilitas penduduk usia produktif di Kabupaten Tangerang tercermin dari peningkatan jumlah pengguna Commuter Line Tanah Abang–Rangkasbitung yang mencapai 77,55 juta orang sepanjang 2025. Tren tersebut menunjukkan peran strategis kereta api perkotaan dalam menopang aktivitas ekonomi harian masyarakat penyangga Jakarta.
Lebih lanjut, KAI memandang pengoperasian Stasiun Jatake sebagai bagian dari penguatan perkeretaapian nasional yang selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong peralihan ke angkutan massal. Langkah ini diharapkan memperkuat ekosistem transportasi perkotaan yang lebih efisien, tertata, dan berdaya saing.
Kementerian Perhubungan juga menyambut positif pengoperasian Stasiun Jatake serta mendorong replikasi pola kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan perkeretaapian nasional sebagai fondasi penguatan transportasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
