JCCNetwork.id- Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Indonesia. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih mengancam sejumlah wilayah di Kalimantan.
Hetifah menilai pergantian kepemimpinan BNPB dari Letjen TNI Suharyanto kepada Kristomei Sianturi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kinerja lembaga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Selain meningkatkan kesiapan operasional, kepemimpinan baru juga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Hetifah menegaskan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan membutuhkan perhatian serius dan dukungan yang berkelanjutan. Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia menilai BNPB perlu memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi kebakaran dan dampak kabut asap.
“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis,” ujar Hetifah.
Menurut dia, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana. Sinergi tersebut diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui bantuan yang sesuai.
Dukungan pemerintah pusat, lanjutnya, tidak cukup hanya berupa koordinasi administratif. BNPB harus mampu memberikan bantuan operasional secara konkret, terutama ketika kebakaran meluas, berlangsung dalam waktu lama, dan melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Ketersediaan personel, peralatan pemadaman, dukungan pendanaan, serta bantuan teknis dinilai menjadi unsur penting untuk memperkuat respons terhadap karhutla. Dengan dukungan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan penanganan darurat secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Pencegahan dan perlindungan masyarakat harus diperkuat
Selain penanganan darurat, Hetifah mendorong BNPB bersama pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Langkah tersebut diperlukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap kali kondisi lingkungan mendukung munculnya titik api.
Ia menilai penanganan bencana harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan kesiapan sebelum kebakaran terjadi, respons ketika api muncul, hingga upaya mengurangi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Penguatan mitigasi juga perlu disertai dengan kesiapan personel dan peralatan di wilayah yang rawan karhutla. Dengan perencanaan yang lebih baik, potensi kebakaran diharapkan dapat diantisipasi lebih dini sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang semakin sulit dikendalikan.
Di sisi lain, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan. Hetifah meminta perlindungan terhadap warga yang tinggal di wilayah terdampak menjadi salah satu prioritas dalam penanganan karhutla.
Kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil, perlu memperoleh perhatian khusus karena berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Oleh karena itu, penanganan bencana perlu berjalan seiring dengan langkah perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemerintah diharapkan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi lingkungan serta dukungan yang diperlukan untuk mengurangi risiko paparan asap. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan warga selama karhutla berlangsung.
DPR soroti transparansi dan akuntabilitas BNPB
Pergantian pimpinan BNPB juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Hetifah menegaskan, DPR akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program BNPB. Pengawasan tersebut terutama mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Menurut dia, pengelolaan anggaran kebencanaan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu penting agar setiap dukungan pemerintah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan penanganan bencana.
Dana siap pakai, misalnya, harus dikelola dengan memperhatikan ketepatan penggunaan, kecepatan penyaluran, serta pertanggungjawaban yang jelas. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa perlu dilaksanakan secara akuntabel agar kebutuhan operasional penanggulangan bencana dapat terpenuhi secara efektif.
Hetifah juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BNPB. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan lembaga dalam menghadapi bencana, mengidentifikasi persoalan yang masih terjadi, dan menentukan langkah perbaikan yang terukur.
Ia menyebut Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan mengenai agenda pembenahan yang disiapkan oleh pimpinan baru BNPB dalam rapat kerja mendatang.
“Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Hetifah.
Ia berharap kepemimpinan Kristomei Sianturi dapat membawa perbaikan nyata dalam tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menghadapi ancaman bencana.
Menurut Hetifah, dukungan anggaran yang memadai harus berjalan beriringan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang efektif, serta pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, penggunaan dana kebencanaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kapasitas penanganan bencana di daerah.
Kristomei Sianturi resmi pimpin BNPB
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10) sore.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto di tengah berbagai tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapan personel, dukungan anggaran, koordinasi lintas instansi, serta langkah mitigasi yang berkelanjutan.
Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, BNPB diharapkan mampu memperkuat kapasitas penanganan bencana, baik pada tahap pencegahan maupun ketika kondisi darurat terjadi. Ancaman karhutla di Kalimantan menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian, mengingat dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Bagi Komisi VIII DPR RI, kepemimpinan baru BNPB juga menjadi momentum untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas program kebencanaan. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, kesiapan menghadapi bencana, serta pengelolaan anggaran yang transparan menjadi sejumlah aspek yang akan mendapat perhatian dalam fungsi pengawasan DPR.
Hetifah berharap langkah pembenahan tersebut dapat diwujudkan melalui program kerja yang jelas dan terukur. Dengan dukungan operasional yang memadai, sistem pencegahan yang lebih kuat, serta pengawasan yang konsisten, BNPB diharapkan semakin optimal melindungi masyarakat dari ancaman bencana di berbagai wilayah Indonesia.
