JCCNetwork.id– Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,8 persen.
Revisi tersebut menunjukkan prospek ekonomi nasional dinilai membaik di tengah tekanan global, meski masih di bawah target pertumbuhan pemerintah sebesar 5,4 persen.
Dalam laporan East Asia & Pacific Economic Update October 2026, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih kuat.
Proyeksi serupa juga disampaikan Asian Development Bank (ADB) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Ketahanan ekonomi nasional ditopang sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan.
Inflasi masih berada dalam rentang sasaran, neraca perdagangan mencatat surplus, dan aktivitas industri manufaktur kembali memasuki zona ekspansi.
Kondisi tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan pada triwulan IV-2026.
Namun, tekanan harga pangan, ketidakpastian geopolitik, serta kenaikan harga energi global masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Inflasi Terkendali, Harga Pangan Masih Jadi Tantangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
Inflasi inti tercatat 2,84 persen, sedangkan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah mencapai 3,25 persen secara tahunan.
Perkembangan ini menunjukkan tekanan harga pada sejumlah komponen masih relatif terkendali.
Meski demikian, inflasi pangan atau volatile food masih menjadi perhatian setelah mencapai 5,03 persen secara tahunan.
Kenaikan tersebut dipengaruhi dinamika permintaan dan penurunan produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, fenomena El Niño, serta bencana alam.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan dukungan program sosial senilai Rp31 triliun pada kuartal IV-2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III, bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026, serta percepatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog.
Pemerintah juga mengandalkan gerakan pangan murah, optimalisasi cadangan beras pemerintah, dan kerja sama antardaerah.
Upaya pengendalian harga turut didukung penguatan produksi pertanian melalui pengelolaan air, perbaikan irigasi, pengaturan pola tanam, dan pemetaan wilayah rawan pangan.
Neraca Perdagangan Surplus US$7,25 Miliar
Indikator berikutnya terlihat dari kinerja perdagangan luar negeri.
Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar US$7,25 miliar sepanjang Januari–Agustus 2026.
Sejumlah komoditas menjadi penopang ekspor nasional.
Ekspor besi dan baja mencapai US$19,18 miliar atau tumbuh 4,88 persen. Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya mencapai US$17,75 miliar, meningkat 6,57 persen, sedangkan ekspor batu bara tercatat US$16,58 miliar atau naik 4,31 persen.
Ekspor industri pengolahan juga tumbuh 6,62 persen.
Kinerja tersebut mencerminkan kontribusi sektor manufaktur dan hilirisasi dalam memperkuat penerimaan ekspor Indonesia.
Dari sisi impor, bahan baku dan barang penolong serta barang modal mendominasi struktur pembelian dari luar negeri.
Nilainya masing-masing tercatat US$133,38 miliar dan US$6,74 miliar, dengan kontribusi gabungan sebesar 91,3 persen terhadap total impor sebagaimana tercantum dalam data yang dikutip.
Impor mesin atau peralatan mekanis meningkat 15,26 persen, sementara mesin dan perlengkapan elektrik tumbuh 22,94 persen.
Kenaikan tersebut mengindikasikan kebutuhan terhadap peralatan produksi dan barang modal masih berjalan seiring aktivitas industri dan investasi domestik.
PMI Manufaktur Kembali Ekspansif
Aktivitas manufaktur juga menunjukkan perbaikan pada September 2026.
Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur naik menjadi 52,4 dari posisi 49,8 pada Agustus.
Angka di atas 50 menandakan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Perbaikan indeks tersebut disertai pertumbuhan pesanan baru pada laju tercepat sejak Februari 2026.
Pesanan ekspor juga mencatat pertumbuhan tercepat sejak Mei 2022.
Selain peningkatan pesanan, penyerapan tenaga kerja, pembelian bahan baku, dan persediaan input kembali meningkat.
Pada saat yang sama, tekanan harga input dan output melambat ke level terendah dalam enam bulan.
Keyakinan pelaku usaha terhadap prospek produksi selama 12 bulan ke depan juga dilaporkan tetap tinggi.
Perkembangan ini memberikan sinyal positif bagi keberlanjutan aktivitas industri pada akhir tahun.
Pertumbuhan Harus Lebih Merata
Membaiknya indikator makroekonomi belum otomatis menjamin manfaat pertumbuhan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah masih menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan terbatasnya penyerapan tenaga kerja formal.
Struktur industrialisasi yang cenderung padat modal dan teknologi turut menjadi perhatian karena tidak selalu menghasilkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Di sisi lain, pekerja di sektor informal masih menghadapi kerentanan dari sisi pendapatan dan perlindungan kerja.
Tantangan lainnya adalah memperkuat kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pengembangan sektor jasa juga perlu diarahkan pada kegiatan bernilai tambah tinggi agar mampu menopang produktivitas dan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.
Karena itu, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada stabilitas inflasi, surplus perdagangan, dan ekspansi manufaktur.
Kebijakan ekonomi juga perlu memastikan peningkatan investasi berjalan seiring penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, dan pemerataan kesejahteraan.
Sinergi pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menjaga momentum tersebut.
Di tengah ketidakpastian global, konsistensi kebijakan serta pelaksanaan program yang tepat sasaran dibutuhkan agar penguatan ekonomi tidak berhenti pada perbaikan indikator makro, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
