JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia harus disertai sistem insentif yang adil dan berbasis kinerja. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8/2025).
Sri Mulyani menyoroti fenomena rendahnya gaji pendidik meski pemerintah pada 2025 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun atau 20 persen dari APBN. Menurutnya, kualitas dan kontribusi guru serta dosen harus menjadi tolok ukur utama dalam pemberian tunjangan, bukan sekadar pemerataan.
“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujarnya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, pemberian tunjangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerataan. Kualitas dan kontribusi para pendidik harus menjadi tolok ukur utama.
“Begitu jadi dosen kemudian punya hak privilese untuk tunjangan, tetapi kinerjanya tetap harus diukur,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan gaji pendidik merupakan bagian dari tantangan membangun ekosistem pendidikan yang kokoh. Anggaran besar, katanya, harus benar-benar berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia.
“Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” katanya.
Pada APBN 2025, dana pendidikan dialokasikan untuk berbagai program, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 kampus negeri.
Anggaran juga mencakup tunjangan profesi bagi 477.700 guru non-PNS, sertifikasi 666.900 guru, pembangunan dan rehabilitasi 22.000 sekolah, serta program makan bergizi gratis (MBG).
Selain itu, dana abadi pendidikan yang dikelola pemerintah telah mencapai Rp154,1 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp175 triliun. Dana tersebut digunakan untuk beasiswa dan riset melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang telah mengirim ribuan pelajar ke perguruan tinggi ternama dunia seperti MIT, Harvard, dan Oxford.
Pemerintah juga memberikan insentif pajak riset bagi industri melalui skema super tax deduction hingga 300 persen, sebagai upaya mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Sri Mulyani berharap langkah ini dapat memperkuat kemajuan sains dan teknologi nasional.
