JCCNetwork.id- Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) meluncurkan program untuk meningkatkan produktivitas urban farming di DKI Jakarta. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pembinaan budidaya, distribusi pupuk, dan layanan pertanian kepada 31 Kelompok Tani (Poktan) di ibu kota.
Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk pengoptimalan potensi urban farming di Jakarta.
“Urban farming menjadi hal penting untuk ketahanan pangan. Ini momen yang pas. Secara umum saat ini memasuki musim tanam. Hari ini kami memberikan bantuan pupuk sekitar enam ton urea dan enam ton NPK, dan kami juga memberikan fasilitas mobil uji tanah,” ujar Tri dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 14 September 2024.
Program ini dimulai dengan layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang digunakan untuk mengevaluasi kesuburan tanah. Berdasarkan hasil pengecekan MUT, Pupuk Indonesia menyediakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Bantuan pupuk meliputi 6.300 kilogram Urea Nitrea dan 6.300 kilogram NPK Phonska nonsubsidi. Tri menyebutkan bahwa meski pH tanah di lokasi tergolong normal, tanah mengalami defisit nitrogen yang diatasi dengan pemberian pupuk urea.
“Kami cek (kondisi tanah) dulu di sini. Alhamdulillah tanah di sini cukup bagus. Di mana PH-nya normal antara 6 hingga 7. Namun demikian tanah di sini defisit nitrogen sehingga kami memberikan pupuk Urea, sementara unsur pospat dan kaliumnya disini cukup bagus,” papar Tri.
Melalui pendampingan dan layanan MUT ini juga menjadi bagian dari Pupuk Indonesia untuk melakukan edukasi pemupukan berimbang bagi petani di perkotaan. Selain itu untuk memperkenalkan budidaya pertanian lebih modern dan presisi.
“Kami membina atau memberikan edukasi pada petani. Jangan sembarangan memupuk, ya. Kita ada prosesnya farming. Kapan memupuknya, kebutuhannya seperti apa,” ujarnya.
Program ini diharapkan dapat berlanjut dan diperluas ke kelompok tani lain di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia, mendukung urban farming sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional.
“Hari ini kita untuk 31 Kelompok Tani dari lima daerah DKI Jakarta. Kami akan berkolaborasi, kita tidak akan berhenti di sini. Artinya petani-petani kita yang ada di kelompok petani ini kita coba untuk edukasi. Lahannya ada di beberapa daerah,” terang dia.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyambut baik inisiatif ini dan menilai program urban farming sebagai solusi strategis untuk ketahanan pangan.
“Masyarakat harus bisa mengoptimalkan lahan yang dimiliki untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kami berharap program Pupuk Indonesia ini bisa ditularkan kepada masyarakat lain di DKI sehingga bisa mengembangkan urban farming,” sebutnya.
Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Rudi Margono, juga menyoroti peran Kejaksaan Agung dalam memastikan pelaksanaan program CSR sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Kejaksaan Agung memberikan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa program CSR, seperti yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, dijalankan dengan transparan dan sesuai aturan.
“CSR ini merupakan kewajiban dari setiap perusahaan BUMN maupun swasta bagaimana sesuai aturan yang berlaku. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban setiap tahunnya harus menganggarkan anggaran untuk kegiatan CSR. Pupuk Indonesia dan PAM Jaya selaku BUMN dan BUMD memberikan pendampingan sesuai aturan yang berlaku memberikan pembinaan melalui program CSR,” ucap dia.
“Kenapa Kejaksaan berada di sini? Untuk penguatan jaringan kita mendukung intensifikasi pertanian, karena Kejaksaan tidak memiliki lahan pertanian, Kejaksaan memiliki inisiasi pemanfaatan CSR dan pendampingan hukum agar direksi yang mengelola CSR tidak ragu-ragu dan adanya kepastian karena sudah sesuai tata kelola,” jelas Rudi menambahkan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program urban farming ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
