JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah meningkatnya tekanan ekonomi. Program yang bersifat jangka pendek tersebut disiapkan untuk memberikan kesempatan kerja sekaligus membantu warga yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa program padat karya menjadi salah satu langkah cepat yang diambil pemerintah daerah guna menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan berbagai lapisan warga.
Menurutnya, program tersebut akan menyerap ribuan tenaga kerja dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan lapangan. Pemprov DKI menilai langkah ini penting untuk memberikan bantalan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dalam waktu cepat.
“Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, rincian kebutuhan tenaga kerja, bidang pekerjaan, serta mekanisme pendaftaran akan diumumkan lebih lanjut oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan teknis pelaksanaan agar proses rekrutmen dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemprov menargetkan proses pendaftaran dan pengajuan lamaran dapat mulai dibuka pada pekan depan. Dengan demikian, warga yang memenuhi persyaratan dapat segera mengikuti proses seleksi untuk bergabung dalam program tersebut.
Pramono menegaskan bahwa inisiatif pembukaan lapangan kerja padat karya merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Program ini dirancang sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berkembang, sekaligus menjadi solusi sementara bagi warga yang membutuhkan pekerjaan.
“Program padat karya ini memang disiapkan sebagai kegiatan jangka pendek. Kami melihat tekanan ekonomi mulai terasa sehingga diperlukan langkah antisipatif agar masyarakat tetap memiliki peluang mendapatkan penghasilan,” ujar Pramono saat menghadiri kegiatan di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).
Lebih lanjut, ia memastikan pelaksanaan program tersebut tidak akan memengaruhi alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan komitmen pendanaan pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan yang selama ini menjadi fokus pelayanan publik.
Menurut Pramono, seluruh program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, beberapa sektor disebut memperoleh tambahan dukungan anggaran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.
“Tetapi untuk DKI Jakarta yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun, bahkan malah ditambah,” tuturnya.
Selain membuka kesempatan kerja, program padat karya ini juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan di lapangan melalui keterlibatan langsung tenaga kerja yang direkrut. Pemprov DKI menilai pendekatan tersebut mampu memberikan manfaat ganda, yakni menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Para peserta yang lolos dalam program ini nantinya akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Skema tersebut disiapkan agar para pekerja memperoleh penghasilan yang layak selama mengikuti kegiatan padat karya.
Berdasarkan rencana awal, program akan berlangsung selama tiga bulan. Namun, pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang masa pelaksanaan apabila kondisi ekonomi dan kebutuhan di lapangan masih memerlukan dukungan tambahan tenaga kerja.
Melalui program tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga aktivitas perekonomian daerah tetap bergerak di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi.
