JCCNetwork.id – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pusat perhatian setelah adanya dugaan korupsi dalam pembangunan tempat berlindung atau shelter tsunami di wilayah tersebut.
Dugaan ini sangat bertentangan dengan tujuan utama pembangunan shelter, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur, mengungkapkan bahwa wilayah lain di Indonesia sedang berupaya memaksimalkan pembangunan shelter tsunami untuk meminimalkan dampak korban jiwa jika bencana tersebut terjadi.
“Kita ada shelter-nya itu dimulai dari wilayah selatan, kemudian di wilayah seputaran Bengkulu dari selatan, kemudian di Banten juga ada, di sana-sana, wilayah pantai atau pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, nah seperti itu,” kata Asep di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.
Asep merasa prihatin dengan tindakan oknum yang terlibat dalam proyek ini. Lokasi NTB dikenal rawan bencana karena berada di area cincin api atau ring of fire.
“Ini shelter tsunami tersebut ada di beberapa tempat, di daerah-daerah yang dianggap rawan (bencana). Karena kita ketahui bahwa antara kita itu ada di cincin api, ring of fire, khususnya di wilayah pantai selatan,” ungkap dia.
Hingga kini, KPK belum bisa membeberkan secara rinci kerugian yang ditimbulkan dari pembangunan shelter tersebut.
Namun, lembaga antirasuah tersebut khawatir kualitas bangunan shelter dikurangi, yang berdampak pada efektivitasnya dalam melindungi masyarakat saat bencana terjadi.
“Jadi harus tahan berada gempa dan juga bisa melindungi masyarakat dari adanya luapan air laut, tsunami seperti itu,” ujar Asep.
Kasus ini bermula pada 2014, saat satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan proyek pembangunan shelter tsunami di NTB. Pada 2023, KPK mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek ini.
“Untuk diketahui bahwa KPK sejak tahun 2023 telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarti melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarti, mengungkapkan bahwa ada dua tersangka dalam kasus ini. Adapun mereka yaitu seorang penyelenggara negara dan satu orang dari BUMN.
Namun, identitas kedua tersangka ini masih dirahasiakan hingga saat penahanan dilakukan.
Dugaan korupsi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat, mengingat pentingnya shelter tsunami dalam upaya mitigasi bencana.
Jika terbukti, tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
