JCCNetwork.id – Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, banyak kepala daerah mulai pada level Gubernur hingga Bupati/Walikota aktif melakukan pembagian Bantuan Sosial (Bansos).
Namun penyaluran Bansos oleh banyak pihak menilai sarat kepentingan politik.
Misalnya yang telah dilakukan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, saat berkunjung ke Asiki, Kabupaten Boven Digoel beberapa waktu lalu.
Pasalnya, kunjungan mantan Rektor Universitas Cenderawasih ini telah membagi-bagi uang tunai kepada masyarakat sebesar 50 juta, alat musik untuk rumah ibadah, dan 300 paket sembako.
Beberapa tokoh masyarakat Papua Selatan menilai langkah Apolo bertentangan dengan mekanisme penyaluran Bansos.
Sebab tidak ada kejelasan mengenai penyaluran tersebut, apakah bersumber dari anggaran negara atau memang dari kantong pribadi.
Keterangan dari salah satu informan melalui sambungan telepon yang enggan namanya disebutkan di media mengatakan bahwa pembagian bantuan kepada masyarakat justru erat kaitannya dengan kepentingan pencalonan kepala daerah, khususnya pencalonan Gubernur Papua Selatan 2024.
“Penjabat Gubernur Papua Selatan bagi-bagi bantuan harus jelas, karena ini musim Pilkada, ini arahnya kemana, bukannya pembagian Bansos berupa uang tunai itu ada mekanismenya, kok datang-datang kasi uang ke pedagang senilai 20 juta, uang makan minum masyarakat 30 juta, dan bantuan gereja berupa alat musik,” jelasnya.
Informan ini juga menjelaskan bahwa bantuan tunai terdapat pengecualian di dalamnya, yakni untuk yang lanjut usia potensial, lanjut usia tidak potensial, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, atau misalnya untuk pemberdayaan sosial.
Menurutnya, bukan sebaliknya memberikan bantuan kepada pedagang yang kemungkinan memiliki kemampuan ekonomi.
