“Apalagi uang tunai senilai 30 juta dengan alasan uang makan minum, jadi arahnya bukan memberdayakan masyarakat menjadi sejahtera dan mandiri secara ekonomi, melainkan ada kesan memperbudak masyarakat dengan uang tunai hanya untuk makan minum, di sini masyarakat harus sadar bahwa hari ini kita tidak hanya dihidupkan dengan uang tunai, tapi kita harus diberdayakan melalui kebijakan yang pro terhadap masa depan kita semua,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya juga meminta agar presiden melalui Mendagri, Tito Karnavian, memberikan teguran keras maupun langkah pencopotan kepada Apolo Safanpo dari jabatannya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan.
“Setidaknya, presiden melalui Mendagri mengevaluasi kinerja Penjabat Gubernur Papua Selatan selama ini, banyak yang tidak beres, apalagi mendekati tahun pilkada, karena itu Mendagri harus mencopot atau memberhentikan Apolo dari jabatannya,” tutupnya.
Di waktu yang berbeda, menurut Direktur Pusat Kajian Hukum dan Anggaran (Puskaha) Indonesia, Yenti Nurhidayat mengatakan bahwa jika kepala daerah yang terindikasi menggunakan kebijakan Bansos untuk kepentingan politik dalam Pilkada, maka secara hukum telah melanggar ketentuan Bansos itu sendiri.
“Ya, dia harus dievaluasi bahkan bisa berujung pencopotan, apalagi itu secara terang-terangan dilakukan tidak sesuai arah peruntukannya,” jelas aktivis perempuan asal Jakarta ini.
Yenti juga menyarankan agar Mendagri melakukan langkah pendalaman hukum baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjaga nama baik institusi negara.
“Mendagri bisa membuat tim khusus untuk melakukan pemantauan, menerima aduan masyarakat, dan pendalaman atas dugaan-dugaan pelanggaran yang dibuat oleh penjabat gubernur maupun bupati/walikota. Karena mereka dilantik oleh Mendagri berdasarkan statusnya sebagai ASN, kalau memang tidak ada langkah apapun, maka temuan-temuan ini merupakan kebobrokan pemerintah yang akan terus kami suarakan,” tegas Yenti.
