JCCNetwork.id – Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk tidak menanggapi soal hak angket dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. PPP menyerahkan hal ini kepada Plt Ketum PPP Mardiono.
“Dalam rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP kepada pimpinan, kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan,” ujar Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno, Rabu (13/3/2024).
Langkah ini diambil, kata Sandiaga, agar tak terjadi mispersepsi di tengah-tengah masyarakat terkait hak angket ini.
“Dan kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mispersepsi. Tapi, yang seingat saya, yang diharapkan adalah PPP harus lolos untuk 4% dan untuk perbaikan pemilu ke depan, proses demokrasi dan sebagainya akan ditentukan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ujar dia.
Sebelumnya, Sandianga Uno memastikan tak ada ajakan untuk menjadi menteri terhadap dirinya dari kubu Prabowo Subianto. Begitu juga dengan ajakan untuk PPP agar bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Pernyataan itu menjawab soal sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait usulan hak angket Pemilu 2024. Sandiaga menyebut, partainya saat ini masih fokus terhadap proses penghitungan suara hingga 20 Maret 2024.
“Tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi,” ujar Sandiaga.
