JCCNetwork.id – Penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus disuarakan. Salah satunya lewat mekaniksme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Praktisi hukum Petrus Selestinus berharap, partai-partai yang ingin menggulirkan wacana hak angket tak mengedepankan tujuan transaksional untuk mendapat keuntungan politik dari hak angket ini.
Dia mengingatkan, hak angket tidak melekat pada Partai Politik, tetapi pada UUD 1945, UU MD3.
“Karena hak angket demi kepentingan rakyat, yang terdampak buruk akibat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU dan merugikan rakyat,” ujar Petrus saat di Studio Podcast JCC Network, Rabu (13/3).
Menurutnya, ketika hak angket DPR itu hendak digunakan tetapi disertai dengan embel-embel perjanjian antar Partai Politik, maka sifatnya berubah menjadi “obyek perjanjian” yang sifatnya “transaksional”.
“Hal ini berpotensi dibelokan pada tujuan lain di luar kepentingan rakyat,” jelas Petrus.
Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat) ini mengingatkan, hak angket anggota DPR itu diberikan oleh Pembentuk UU bukan tanpa syarat.
Melainkan karena terdapat kewajiban DPR sebagai “representasi rakyat” melindungi rakyat ketika terdapat kebijakan Pemerintah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan (UU).
“Khususnya saat terjadi penyimpangan dan berdampak luas dan merugikan kehidupan rakyat banyak,” terangnya.
Petrus menegaskan, penggunaan Hak Angket dalam persoalan Pemilu sangat tepat.
Karena dalam proses Pemilu diduga diselewengkan demi dinasti politik dan Nepotisme.
“Apalagi di MK kepercayaan rakyat turun sehingga mekanisme hak angket yang paling dipercaya,” jelas Petrus
