JCCNetwork.id-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengungkap keraguan mereka terhadap kemungkinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, mengingat keterbatasan waktu yang tersedia.
Menurut Lucius Karus, seorang peneliti dari Formappi, DPR diragukan kemampuannya dalam menggunakan hak angket dalam waktu dekat, meskipun hak tersebut dianggap sebagai instrumen penting untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang.
“Sejauh hak angket ini dimaknai salah satu instrumen atau hak istimewa DPR, untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah atau pelaksanaan UU kami atau Formappi selalu mendukung. Kami hanya tidak terlalu yakin saja hak eksklusif hak angket DPR ini itu bisa dijalankan oleh DPR,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat mengelar diskusi di Kantornya, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).
Lucius menyatakan bahwa meskipun Formappi tidak meragukan hak angket itu sendiri, namun DPR belum pernah berhasil menggulirkan hak angket sebelumnya ketika wacana tersebut muncul.
Sidang pembukaan masa sidang DPR RI pada Selasa (5/3/2024) dijadikan sebagai penanda apakah hak angket akan digulirkan atau tidak, terutama dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Lucius juga menegaskan bahwa apakah sidang besok akan mengungkapkan keseriusan DPR dalam menggunakan hak angket akan menjadi penentu, terutama dalam menyelidiki berbagai kecurangan yang dilaporkan terjadi dalam Pemilu 2024.
Namun, jika sidang besok berlangsung tanpa keseriusan dalam menghadapi isu tersebut, Formappi khawatir bahwa hal itu mungkin hanya sebuah lelucon atau upaya intimidasi ringan terhadap penyelenggara pemilu.
“Kalau besok di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita di prank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket,” katanya
Dia juga menyoroti bahwa meskipun beberapa partai telah mengutarakan dukungan terhadap hak angket, namun belum ada langkah konkret dalam mengajukan permintaan resmi kepada anggota DPR lainnya untuk mendukung penggunaan hak angket tersebut.
