JCCNetwork.id- Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, berpendapat bahwa debat tema ekonomi yang membahas terkait ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan ini masih membeberkan janji terlalu ‘manis’.
“Debat ekonomi oleh para cawapres ini masih belum memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Banyak janji dan target yang bisa dibilang progresif, tapi minim upaya dan solusi yang ditawarkan pada saat debat,” tuturnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/12/2023).
Putu mengatakan alangkah baiknya jika janji ekonomi para cawapres dari ketiga pasangan calon (paslon), memperhitungkan berbagai pertimbangan kemungkinan ketidakpastian.
“Janji seperti membuat 40 kota selevel Jakarta, GDP growth 7% itu menurut saya sangat progresif. Namun, saya belum tahu apakah janji ini sudah memperhitungkan berbagai pertimbangan kemungkinan ketidakpastian,” katanya.
“Di tahun 2024, kemungkinan konflik geopolitik Ukraina-Rusia semakin memanas, eskalasi perang Israel-Hamas yang menyebar ke regional, disrupsi perubahan iklim terhadap rantai pasok global, peningkatan suku bunga, serta kemungkinan resesi global. Tidak hanya Indonesia yang menyelenggarakan Pemilu di tahun 2024, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara lainnya juga akan Pemilu. Jadi, kebijakan ekonomi negara ini sebelum Pemilu seharusnya juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi para paslon yang dijabarkan para cawapres dalam debat tersebut,” tambah Putu.
Putu berpendapat bahwa seharusnya debat ekonomi cawapres tidak hanya memberikan janji manis semata, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan.
“Terkait dengan investasi, misalnya, yang diutarakan masih cenderung investasi dari luar negeri. Padahal, investor dalam negeri juga tidak kalah penting. Berbicara bansos yang akan dilanjutkan ke depannya, misalnya, belum menjawab terkait bagaimana upaya agar bansos ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bagaimana perhitungan bansos agar tidak terlalu membebani keuangan negara. Beberapa hal ini belum secara lengkap dijelaskan,” paparnya.
Putu menilai seharusnya para cawapres juga lebih berani dan keluar dari zona nyaman dalam membicarakan terkait ekonomi.
“Kenapa para cawapres selalu berbicara PDB, tapi jarang berbicara Indeks Pembangunan Manusia. Ada tema keuangan, belum berbicara tentang keuangan berkelanjutan. Sektor keuangan yang mendanai proyek hijau itu bagaimana upaya dan insentif, disentifnya. Mungkin tidak bisa dibahas dalam sesi pertanyaan dari panelis, tapi sayang tidak dipertanyakan dalam sesi tanya jawab antar cawapres,” tutupnya.
