JCCNetwork.id- Tokoh muda Betawi,
Abdul Malik Hamzah, menanggapi soal rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai potensi enam wilayah masuk kategori rawan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) di Pemilu 2024. Di mana salah satunya adalah DKI Jakarta.
Menurutnya, tak dipungkiri politisasi SARA berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga terjadinya ketidakharmonisan dan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan.
“Sebab kita pernah punya pengalaman buruk seperti di Pilkada 2017 lalu dan Pilpres 2019,” kata pria yang biasa disapa ustadz Malik, saat dihubungi wartawan, Kamis (12/10/2023).
Di samping itu, lanjut ustadz Malik, politisasi SARA kemudian hoax juga dapat merusak integritas proses demokrasi. Juga berefek pada kerugian ekonomi akibat gejolak lantaran merembet ke iklim investasi dan perdagangan.
Untuk itu, tokoh muda Betawi asal Palmerah ini juga menyampaikan harapannya agar para pemimpin dan calon pemimpin di Pemilu 2024 mendatang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Sebab, baginya, politik seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memecahbelah sesama anak bangsa.
“Jika SARA digunakan sebagai senjata politik, ini bisa membahayakan persatuan dan identitas nasional sebuah negara. Perpecahan berdasarkan SARA dapat memecah belah bangsa dan mengancam kedaulatan,” tutupnya.
