JCCNetwork.id – Anies Baswedan memiliki kedekatan dengan berbagai organisasi berbasis agama di Jakarta, terlepas dari denominasi keagamaannya. Demikian kata calon presiden dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) itu saat menanggapi soal memiliki kedekatan dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab.
“Saya dekat dengan semua organisasi yang ada di Jakarta. Baik yang berbasis agama islam, kristen, hindu, budha, semua saya jangkau,” kata Anies di acara Desak Anies di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).
Anies Baswedan memiliki kedekatan dengan berbagai organisasi berbasis agama itu dapat terlihat saat ia maju dalam Pilgub DKI 2017. Saat itu ia menjalin silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama di DKI Jakarta. Namun, kunjungannya ke FPI menjadi pusat perhatian yang signifikan.
“Ketika periode kampanye 2016-2017, saya mengunjungi tokoh-tokoh agama semuanya. Tapi hanya kunjungan ke FPI yang menjadi berita luar biasa. Ketika sudah bertemu dengan komunitas Nasrani, Hindu, Komunitas Budha, itu tidak menjadi eksposure yang besar,” jelas dia.
Lebih jauh lagi, Anies mengklaim bahwa selama menjabat sebagai Gubernur ia mendukung semua organisasi. Terutama yang memiliki legalitas dari Pemprov DKI Jakarta. Hal itu adalah tanggung jawab seorang gubernur untuk memastikan bahwa semua warganya diperlakukan dengan adil.
“Bukan saya pribadi, tapi gubernur. Tugas gubernur adalah berkomunikasi dengan semua, memfasilitasi semua dan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dalam membuat kebijakan. Tidak berat sebelah, untuk semua kelompok, baik agama, etnis,” tutup Anies.
Pernyataan dan klarifikasi ini memberikan pandangan lebih mendalam tentang pandangan Anies terhadap hubungan dengan organisasi berbasis agama. Kemudian komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan dalam kepemimpinannya.
Anies Baswedan Memiliki Dukungan Parpol Kuat
Sementara itu, partai politik yang mendukung Anies sebagai calon presiden adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menetapkan bahwa pasangan capres-cawapres, ketiga partai politik telah memenuhi kriteria pwngusulan. Yakni memperoleh setidaknya memperoleh minimal 20% dari total jumlah kursi DPR.
