JCCNetwork.id — Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi petani dalam menetapkan kebijakan cukai hasil tembakau.
Organisasi tersebut mengingatkan kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi dapat berpengaruh terhadap penjualan rokok dan berimbas ke sektor pertanian tembakau.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Agus Parmuji mengatakan kebijakan pemerintah perlu menjaga keberlangsungan industri tembakau dari tingkat petani hingga sektor hilir.
“Harapan kami pak menteri yang baru itu mempunyai jiwa nasionalisme. Bagaimana menjaga kedaulatan di pertanian tembakau dari hulu sampai ke hilir, dari industrinya hingga sampai ke petani,” kata Agus, Rabu (16/9/2026).
Menurut Agus, kebijakan cukai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rantai ekonomi tembakau.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak semata-mata mengandalkan kenaikan cukai sebagai instrumen peningkatan penerimaan negara.
Ia berpendapat tarif cukai yang meningkat terlalu tinggi berpotensi menekan omzet industri rokok.
Penurunan penjualan, lanjutnya, dapat berpengaruh terhadap permintaan bahan baku tembakau dari petani.
“Kekhawatiran kami dengan pergantian menteri yang baru ini cukai tidak dinaikkan secara signifikan. Ketika cukai itu dinaikkan, yang terjadi adalah kiamat ekonomi di pertanian tembakau di masa yang akan datang,” ujarnya.
Selain kebijakan cukai, APTI menyoroti peredaran rokok ilegal yang dinilai dapat mengganggu pasar produk tembakau legal.
Agus meminta komitmen pemerintah untuk memberantas perdagangan rokok ilegal diwujudkan melalui pengawasan dan penindakan di lapangan.
“Harapan kami tiga hal. Pertama, bagaimana pak menteri berpikir tentang kedaulatan dan tidak mudah diprovokasi oleh pihak asing. Kedua, ketika mereka akan menggempur rokok ilegal, itu memang kewajiban yang kita tunggu. Ketiga, bagaimana untuk melindungi tata niaga secara nasional, pak menteri harus berani mengatur laju impor tembakau yang masuk ke Indonesia,” pungkasnya.
APTI juga mendorong pemerintah memperkuat pengaturan tata niaga tembakau nasional.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengendalian impor tembakau agar tidak menekan posisi tawar dan harga tembakau produksi petani dalam negeri.
Agus meminta pemerintah memastikan produk tembakau impor tidak masuk ke pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dibandingkan tembakau hasil produksi petani lokal.
“Jangan sampai tembakau yang masuk ke Indonesia itu lebih murah ketimbang tembakau yang ada di petani,” katanya.
APTI menyampaikan tiga agenda yang dinilai penting dalam kebijakan pemerintah, yakni menjaga kedaulatan sektor tembakau nasional, memperkuat pemberantasan rokok ilegal, serta mengatur tata niaga termasuk laju impor tembakau.
Menurut Agus, kebijakan fiskal dan perdagangan perlu disusun dengan mempertimbangkan keberlangsungan rantai usaha tembakau agar petani lokal tetap memiliki pasar dan ruang untuk berproduksi.
