JCCNetwork.id- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya optimalisasi Pelabuhan Nabire sebagai pusat distribusi logistik dan penggerak ekonomi di Papua Tengah. Penegasan itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung fasilitas dermaga niaga, Senin (20/4/2026).
Dalam keterangannya, Gibran meminta pemerintah daerah segera menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dengan menjadikan pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas antarwilayah. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Pemerintah daerah di Papua Tengah harus menyusun perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Nabire sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi. Ini bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan konektivitas dan infrastruktur sebagai tulang punggung pemerataan pembangunan di timur Indonesia,” kata Gibran dalam pernyataan resmi usai meninjau Dermaga Niaga Pelabuhan Nabire, dilansir Antara, Senin, 20 April 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menerima laporan dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nabire, Ewanggen Kokoya, terkait keterbatasan fasilitas yang dinilai menghambat aktivitas logistik. Saat ini, panjang dermaga yang hanya sekitar 227 meter belum mampu menampung kapal penumpang dan kapal barang secara bersamaan.
“Terus yang kedua Pak Wapres, kami mohon untuk penambahan trestle. Karena trestle kita sekarang ada tiga. Kalau kita kerja untuk kapal kargo, maka kita menggunakan satu yang ini. Kalau itu kita pakai masuk dengan keluar, maka tidak memungkinkan. Apalagi yang kita bongkar kontainernya sudah menggunakan yang 40 feet, sehingga tidak memungkinkan untuk saling papasan,” jelas Ewanggen kepada Wapres.
Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran arus distribusi, terutama ketika aktivitas bongkar muat kontainer berukuran besar harus dilakukan secara bergantian. Selain itu, jumlah trestle atau jembatan penghubung dermaga dinilai belum memadai untuk mendukung operasional pelabuhan yang semakin meningkat.
Menurut Ewanggen, peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak mengingat perannya sebagai pintu utama distribusi barang bagi delapan kabupaten di sekitarnya. Ia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan logistik masyarakat di wilayah tersebut bergantung pada aktivitas di Pelabuhan Nabire.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Bupati Nabire Mesak Magai. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Papua Tengah.
Optimalisasi pelabuhan dan peningkatan konektivitas logistik dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan disparitas harga, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang investasi baru di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan manfaat pembangunan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan pokok.
