JCCNetwork.id- Pembangunan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara dipastikan tetap berjalan tanpa terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Proyek strategis nasional tersebut bahkan ditegaskan sebagai prioritas dalam tahap pengembangan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tetap dilanjutkan sesuai rencana. Hal ini berlaku meskipun pemerintah saat ini tengah menerapkan langkah penghematan anggaran di sejumlah sektor.
Menurut Basuki, kebijakan efisiensi tidak mencakup proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif karena keduanya merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan di ibu kota baru.
“Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin
“Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian kawasan tersebut pada rentang 2027 hingga 2028, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini meliputi pembangunan gedung utama lembaga negara beserta infrastruktur pendukung yang terintegrasi.
Di kawasan legislatif, pembangunan mencakup Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, serta Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas mencapai 1.579 orang. Saat ini, desain bangunan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah dipersiapkan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan guna mendukung konektivitas antar-gedung di kawasan tersebut.
Sementara itu, kawasan yudikatif dibangun melalui dua paket pekerjaan utama. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta fasilitas pendukung dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta fasilitas masjid.
Untuk mendukung mobilitas dan akses di kawasan tersebut, pemerintah juga merancang pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer di area yudikatif.
“Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer,” katanya.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur dasar terus dilakukan, termasuk pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Sistem penyediaan air minum juga dikembangkan melalui jaringan perpipaan terintegrasi berbasis Multi-Utility Tunnel (MUT), yang menjadi bagian dari konsep kota modern di KIPP IKN.
Dengan berlanjutnya proyek ini, pemerintah berharap pembangunan pusat pemerintahan di IKN dapat berjalan sesuai target dan menjadi simbol transformasi tata kelola negara yang lebih modern dan terintegrasi.
