JCCNetwork.id- Pemerintah terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah rawan konflik dan daerah terpencil. Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyusun mekanisme khusus agar distribusi bantuan makanan bergizi dapat berlangsung aman, efektif, dan tepat sasaran di kawasan dengan tantangan keamanan maupun aksesibilitas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait pola penyaluran MBG di sejumlah wilayah yang memiliki kondisi geografis dan keamanan yang kompleks, termasuk Papua. Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sudaryono menjelaskan, BGN telah menjalankan sejumlah proyek percontohan atau pilot project untuk menguji efektivitas distribusi program di daerah rawan konflik. Dalam pelaksanaannya, BGN menggandeng TNI dan Polri serta memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di masyarakat, termasuk rumah ibadah seperti gereja, sebagai titik penyaluran makanan bergizi.
“Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar distribusi bantuan tetap dapat berjalan meskipun berada di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur maupun tantangan keamanan. Pemerintah, kata Sudaryono, tidak ingin kondisi tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak yang justru menjadi kelompok paling rentan.
Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan gizi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, BGN berkomitmen menghadirkan solusi distribusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah sehingga tidak ada anak yang tertinggal dari manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
“Karena anak-anak di seluruh mana pun ya Indonesia di mana pun khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik daerah-daerah yang jauh itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” sambungnya.
Selain fokus pada wilayah konflik, BGN juga memperluas jangkauan Program MBG ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka kekurangan gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di berbagai daerah.
Papua menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pemetaan BGN. Namun demikian, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah provinsi lain yang masih menghadapi tantangan serupa, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.
Menurut Sudaryono, seluruh wilayah prioritas tersebut telah dipetakan secara rinci sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan mengutamakan daerah-daerah yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap masalah gizi.
“Papua, NTT, kemudian di Maluku di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki,” ujarnya.
Melalui penguatan strategi distribusi di wilayah 3T dan daerah rawan konflik, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga mempersempit kesenjangan pelayanan publik antarwilayah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga ke pelosok Indonesia.
