JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengoperasikan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di koridor Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya sempat ditutup pada 2022. Pengaktifan kembali fasilitas penyeberangan tersebut dilakukan usai proses revitalisasi rampung pada awal Maret 2026.
Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Minggu (2/3). Ia menyampaikan bahwa pembukaan JPO semula ditargetkan pada akhir Februari, namun pengerjaan revitalisasi baru dapat diselesaikan pada awal bulan ini.
“Pada waktu itu saya menyampaikan akan diresmikan akhir Februari, tetapi sekarang 2 Maret baru kita resmikan, yaitu revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sarinah,” ujar Pramono dikutip, Selasa (3/3).
Menurut Pramono, JPO Sarinah memiliki nilai historis bagi Ibu Kota. Jembatan tersebut merupakan jembatan penyeberangan pertama di Jakarta yang diresmikan pada 21 April 1968 oleh Gubernur saat itu, Ali Sadikin. Karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penataan ulang tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai fasilitas publik.
“Ini bersejarah dan hari ini kita melakukan revitalisasi agar JPO ini menjadi ramah terhadap disabilitas,” katanya.
Dalam proyek pembaruan tersebut, Pemprov DKI menambahkan fasilitas lift di kedua sisi jembatan untuk memudahkan akses pengguna kursi roda, lansia, serta masyarakat berkebutuhan khusus. Selain itu, dilakukan pula perbaikan struktur, penerangan, serta penataan ulang area sekitar agar lebih aman dan nyaman.
“Sehingga masyarakat yang suka berjalan punya pilihan untuk menyeberang. Bagi yang berkebutuhan khusus atau disabilitas bisa memanfaatkan ini. Dan ini untuk publik,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 2022, JPO ini ditutup pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Penutupan kala itu dilandasi pertimbangan estetika kawasan. Pemerintah menilai keberadaan jembatan dianggap mengganggu pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan bangunan-bangunan bersejarah di sepanjang koridor MH Thamrin.
Sebagai alternatif, Pemprov saat itu menyediakan pelican crossing untuk memfasilitasi pejalan kaki menyeberang jalan di permukaan. Kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan, baik yang mendukung demi estetika kota maupun yang mengkhawatirkan aspek keselamatan pengguna jalan.
Kini, pendekatan yang diambil berbeda. Pemerintah Provinsi DKI memilih menghadirkan dua opsi penyeberangan sekaligus, yakni mengaktifkan kembali JPO yang telah direvitalisasi serta tetap mempertahankan pelican crossing di lokasi yang sama.
Pramono menegaskan bahwa penyediaan pilihan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam. Warga yang ingin menyeberang melalui jembatan dapat memanfaatkan JPO, sementara pengguna yang lebih nyaman di permukaan tetap dapat menggunakan pelican crossing.
Selain pengaktifan kembali JPO, Pemprov DKI juga merencanakan pelebaran trotoar di sekitar kawasan Sarinah hingga mencapai 2,6 meter. Penataan ini menjadi bagian dari program pembenahan koridor Thamrin agar lebih berpihak kepada pejalan kaki dan mendukung aktivitas ekonomi di pusat kota.
“Sehingga pilihan orang untuk belanja atau pergi ke Sarinah akan semakin mudah,” pungkas Pramono.
Dengan dibukanya kembali JPO Sarinah, pemerintah berharap mobilitas warga di kawasan bisnis dan perbelanjaan tersebut semakin tertata, aman, serta inklusif, tanpa mengabaikan nilai sejarah yang melekat pada salah satu fasilitas penyeberangan tertua di Jakarta.
