JCCNetwork.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan langkah darurat reaktivasi otomatis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit katastrofik atau penyakit berbiaya tinggi. Langkah ini digagas untuk mencegah terhentinya layanan medis bagi pasien kritis seperti gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, dan talasemia, yang dapat berakibat fatal dalam waktu singkat.
Dalam rapat konsultasi bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026), Budi menyampaikan bahwa dari jutaan data peserta PBI yang dinonaktifkan, terdapat sekitar 120 ribu pasien kritis yang sangat bergantung pada layanan rutin.
Ia mencontohkan pasien cuci darah yang membutuhkan tindakan 2-3 kali seminggu jika terhenti, risiko kematian bisa terjadi dalam 1-3 minggu. Dari jumlah tersebut, 12.262 pasien merupakan pasien cuci darah, sementara 110 ribu lainnya menderita penyakit katastrofik lainnya dengan risiko serupa.
“Untuk bisa meng-address kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi,” ujar Budi dalam rapat konsultasi bersama DPR di Kompleks Parlemen
Budi menjelaskan pembiayaan untuk reaktivasi otomatis diperkirakan mencapai Rp15 miliar selama masa transisi tiga bulan. Ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi data secara ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Budi mengusulkan agar Surat Keputusan (SK) Kemensos mengenai perubahan data kepesertaan berlaku dua bulan setelah diterbitkan (H+2). Langkah ini bertujuan memberikan waktu bagi BPJS Kesehatan untuk mengomunikasikan perubahan kepada masyarakat dan mencegah kekacauan di fasilitas layanan kesehatan.
“SK Kemensos itu berlaku dua bulan berikutnya agar BPJS memiliki waktu cukup untuk mengkomunikasikan ke masyarakat sehingga tidak terulang kembali keramaian seperti ini. Ini memerlukan koordinasi dengan BPK agar tidak dilihat salah dari sisi keuangan,” ujar Budi.
