JCCNetwork.id- Pemerintah mengungkap adanya penyusutan signifikan lahan sawah nasional dalam lima tahun terakhir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sekitar 554 ribu hektare lahan sawah di Indonesia hilang sepanjang periode 2019–2024 akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
Data tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan itu membahas langkah pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional serta mendukung program swasembada pangan.
Nusron menjelaskan, laju konversi lahan sawah menjadi kawasan non-pertanian dinilai mengkhawatirkan karena berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan tegas dan terintegrasi untuk menghentikan penyusutan lahan produktif.
“Kami melaporkan tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Yang tahun 2019 sampai tahun 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang. Berubah menjadi kawasan industri, maupun berubah menjadi perumahan, sekitar 554 ribu hektar,” ujar Nusron.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan atas langkah-langkah strategis yang diusulkan Kementerian ATR/BPN untuk menekan laju alih fungsi lahan. Kebijakan tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Dalam pembicaraan dengan beliau tadi, kami melaporkan, kami sudah mengambil langkah-langkah, yang langkah-langkah tersebut harus kami konsultasikan sama Pak Presiden, dan alhamdulillah Bapak Presiden merestui,” katanya.
Menurut Nusron, langkah pengendalian itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai prioritas utama pembangunan sektor pertanian.
Ia menjelaskan, dalam RPJMN ditetapkan bahwa minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus ditetapkan sebagai LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Ketentuan ini bertujuan memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional dalam jangka panjang.
“Kalau mengacu kepada Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2030, di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87 persen minimal dari total LBS. LBS itu adalah lahan baku sawah,” kata Nusron.
Sebagai langkah sementara, Kementerian ATR/BPN juga menetapkan seluruh LBS sebagai LP2B di daerah-daerah yang belum mencantumkan ketentuan LP2B secara memadai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini berlaku hingga pemerintah daerah menyelesaikan penyesuaian RTRW sesuai ketentuan nasional.
Nusron menegaskan, bagi daerah yang telah mencantumkan LP2B dalam RTRW namun persentasenya masih di bawah 87 persen, pemerintah pusat meminta agar segera dilakukan revisi RTRW dalam waktu maksimal enam bulan.
“Bagi daerah yang sudah mencantumkan LP2B-nya di dalam RTRW-nya tapi belum mencapai angka 87 persen, kami minta untuk segera melaksanakan revisi RTRW dalam waktu enam bulan. Supaya apa? Supaya angkanya masuk pada level 87 persen, supaya sawah kita tidak hilang,” ungkap Nusron.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen efektif dalam menahan laju alih fungsi lahan, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tekanan pembangunan kawasan non-pertanian.
